Home / Opini

Minggu, 9 Februari 2025 - 21:36 WIB

Merespons Situasi Terkini Ibu Kota Nusantara dari Perspektif Kelas Sosial

Direktur Eksekutif Yayasan Tanah Merdeka, Richard Labiro/Ist

Direktur Eksekutif Yayasan Tanah Merdeka, Richard Labiro/Ist

Hal ini bisa mencerminkan pertarungan internal di antara faksi-faksi kelas penguasa, misalnya faksi kapitalis birokratis (yang ingin mempertahankan anggaran IKN karena terkait dengan proyek mereka) dan faksi kapitalis finansial atau industri lama (yang melihat proyek IKN sebagai ancaman bagi kepentingan mereka, misalnya karena anggaran negara yang lebih besar tersedot ke proyek ini).

Baca juga  Siapa Bilang Morowali dan Morowali Utara Bukan Daerah Pengolah?

Sementara, ditengah pertarungan para faksi, pekerja konstruksi dan masyarakat lokal semula dijanjikan “kesempatan ekonomi” dari proyek ini justru semakin terperosok pada ketidakpastian ekonomi.

Dalam banyak kasus, proyek yang macet berujung pada PHK besar-besaran dan meningkatkan eksploitasi buruh dalam proyek lain yang masih berjalan.

Baca juga  Kontroversi Pernyataan Kapolda Sulteng: Perlukah Kategori 'Persetubuhan' Menggantikan 'Perkosaan' dalam Kasus RO?

Sementara itu, masyarakat adat dan komunitas lokal yang terkena dampak land grabbing akan tetap menderita tanpa kompensasi dan jaminan pemulihan lingkungan.

Jika pembangunan IKN ditunda, pemerintah menghadapi dilema besar, jika tetap memaksakan proyek tanpa anggaran yang cukup, maka harus berutang lebih besar dan mengorbankan anggaran sosial lainnya.

Share :

Baca Juga

Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Badko HMI Sulteng, Moh Ridho P Hasan/Ist

Opini

Islam, Indonesia dan HMI: Resolusi Konflik dan Arah Kebijakan Negara Kunci Perdamaian Dunia
Ridha Saleh. (Foto: Istimewa)

Opini

Siapa Bilang Morowali dan Morowali Utara Bukan Daerah Pengolah?
Stevi Rasinta dari Perempuan Mahardhika Palu (Sumber: Dokumentasi pribadi)

Opini

100 Hari Anwar-Reny: Di Mana Program BERANI untuk Perempuan dan Pekerja?
LEGENDA AHMAD TOHARI SASTRAWAN DAN BUDAYAWAN YANG DITUDUH KOMUNIS

Opini

Legenda Ahmad Tohari Sastrawan Dan Budayawan yang Dituduh Komunis
Advokat Kantor Hukum Tepi Barat and Associates, Rukly Chayadi/Ist

Opini

Ribut-ribut Tambang Ilegal PT AKM: Ketidaktegasan Polri Malah Menambah Masalah
Advokat Chayadi Kantor Hukum Tepi Barat and Associates, Ruklu Chayadi/Ist

Opini

Kontroversi Pernyataan Kapolda Sulteng: Perlukah Kategori ‘Persetubuhan’ Menggantikan ‘Perkosaan’ dalam Kasus RO?
Anggota Jemaat GKST Immanuel Palu, Rony Sandhi. (Foto: Istimewa)

Opini

Pentingnya Batas Bijak Pimpinan GKST di Tengah Sensitivitas Isu Publik
Ketua Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, Muhammad Sabri Syahrir/Ist

Opini

Refleksi Hari K3 Internasional