Ia juga menyarankan pentingnya membuka ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah.
Menurutnya, dalam menghadapi masalah PETI dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, kolaborasi yang erat antara semua pihak sangatlah penting.
Lanjut dia, masyarakat, DPRD, pemerintah, dan aparat kepolisian harus bekerja sama untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang ada di Poboya dapat dikelola dengan baik, tanpa merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.
Dampak Lingkungan dari Merkuri
Aktivitas PETI diyakini menggunakan bahan kimia dalam pengolahan material dari batu menjadi emas murni. Dua bahan kimia yang paling dikenal adalah sianida dan merkuri.
“PETI pasti menggunakan merkuri, dan merkuri adalah bahan kimia berbahaya. Jika limbahnya dibuang langsung ke sungai, dampaknya akan sangat merugikan, terutama bagi masyarakat sekitar yang bergantung pada sumber daya air tersebut,” ungkap Muslimun.
Mantan Ketua LPS-HAM Sulteng ini khawatir, penggunaan merkuri dalam penambangan emas sering kali menyebabkan pencemaran air dan tanah, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan masyarakat.
Muslimun menekankan bahwa jika terbukti PETI di Poboya menggunakan merkuri secara ilegal, maka harus ada tindakan tegas dari pihak berwenang.
“Tangkap pelakunya dan hentikan aktivitas tambangnya,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan rantai distibusi merkuri. Siapa penjualnya dan dari mana asalnya.
“Jika polisi serius, mereka harus mengusut rantai distribusi ini,” tegasnya.
Ada Aktivitas PETI di Dekat Subkon CPM
Dari hasil identifikasi Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (Jatam Sulteng), ada empat titik utama aktivitas tambang ilegal yang menggunakan sistem perendaman, mulai dari belakang Gong Perdamaian hingga wilayah Vatutela di Kelurahan Tondo. Aktivitas ilegal ini makin meluas di dua keluarahan di Kota Palu itu.
“Di Poboya dan Vatutela, ada empat titik utama kegiatan pertambangan ilegal yang menggunakan metode perendaman. Lokasinya tersebar mulai dari belakang Gong Perdamaian, ada juga di dekat kawasan perkantoran PT AKM (Perusahaan Sub Kontraktor PT CPM) hingga ke Vatutela Kelurahan Tondo,” ungkap Koordinator JATAM Sulteng, Moh Taufik, tiga hari lalu.
Taufik mengungkap bahwa keberadaan penambang tradisional yang menggunakan tromol sudah ada sejak lama, berkisar tahun 2007/2008. Hingga saat ini, aktivitas tersebut masih berlangsung, meskipun beberapa upaya penindakan telah dilakukan.
“Namun, dalam banyak kasus, yang menjadi sasaran penindakan hanya para pekerja di lapangan, sementara pemodal besar dan cukong di balik aktivitas tambang ilegal tersebut tak tersentuh hukum,” katanya.
Dari catatan JATAM sejak 2017, aparat hukum cenderung menindak hanya para pekerja lapangan dan penambang kecil yang menggunakan tromol.
“Ini terjadi lagi pada tahun 2018 ketika isu penggunaan merkuri dalam tambang ilegal ramai diperbincangkan. Namun, para pemain besar yang menyediakan alat berat, modal, dan bahan kimia tidak pernah tersentuh oleh hukum. Ini menguatkan dugaan adanya pembiaran terhadap para pemodal dan otak di balik aktivitas tambang ilegal tersebut,” ungkap Taufik.
