Home / Donggala / Palu / Sigi

Jumat, 7 Januari 2022 - 14:20 WIB

Di Depan Wapres Ma’ruf, DPRD Sulteng Sebut Pemerintah Gagal Tangani Gempa 2018

Wapres Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah, Kamis (6/1/2022)/Ist

Wapres Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah, Kamis (6/1/2022)/Ist

HARIANSULTENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyampaikan sejumlah kritikan terkait penanganan pascagempa dan tsunami 2018 silam.

Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah gagal dalam memenuhi hak-hak warga terdampak bencana.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR awalnya berencana membangun hunian tetap (huntap) sebanyak 11.788 unit.

Namun hingga kini pemerintah baru selesai membangun 630 unit huntap lewat skema NSUP-CERC.

Pandangan ini disampaikan langsung di depan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat rapat koordinasi penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi, Kamis (6/1/2022).

Baca juga  Hadiri Malam Ramah Tamah HUT KORPRI, Wali Kota Palu: Momen Evaluasi Diri

“Kegagalan ini adalah kelalaian pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Nilam.

DPRD juga menilai seluruh warga terdampak bencana baik di Palu, Sigi dan Donggala seharusnya sudah mendapatkan huntap pada Oktober 2021.

Hal itu mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Sulteng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Dalam ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah berjanji menuntaskan pembangunan huntap selama 2,5 tahun.

Baca juga  741 Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Datokarama Palu Jalani Wisuda di Jodjokodi Convention Center

Sementara Pemerintah Pusat menginstruksikan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai hingga Desember 2020.

Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya.

“Sangat disayangkan sudah 3 tahun lebih pembangunan huntap masih terkendala dengan masalah status lahan yang belum clean and clear,” tutur Nilam. (Rmd)

Share :

Baca Juga

Pemkot Palu segera hadirkan layanan transportasi umum BRT mulai September 2024/Pemkot Palu

Palu

Pemkot Palu Segera Hadirkan Layanan Transportasi Umum BRT Mulai September 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sigi, Afit Lamakarate/hariansulteng

Sigi

Kenalkan Komoditas Daerah, Pemkab Sigi Bakal Gelar Festival Lestari Selama 3 Hari
Aktor Rifky Alhabsyi mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon wali kota di DPD NasDem Kota Palu/Instagram @dpdnasdemkotapalu

Palu

Petahana, Aktor hingga Eks Legislator Berebut Dukungan NasDem di Pilkada Kota Palu 2024
Pengawalan Paspampres saat Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkunjung ke Ponpes Alkhairaat Jl Sis Aljufri, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Kamis (6/1/2022)/hariansulteng

Nasional

Kunjungan Perdana ke Alkhairaat sebagai Wapres, Begini Paspampres Kawal Ma’ruf Amin
Polisi kerahkan kendaraan taktis amankan demo mahasiswa di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Senin (11/4/2022)/hariansulteng

Palu

Amankan Demo Mahasiswa, Water Cannon-Barracuda Siaga di Kantor DPRD Sulteng
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Gorontalo, Senin (16/10/2023)/Pemkot Palu

Palu

Pemkot Gorontalo Terima Kunjungan Wali Kota Palu
Kadisdikbud Palu, Hardi menghadiri acara pelepasan siswa-siswi kelas IX SMPN 2 Palu, Senin (26/05/2025)/Pemkot Palu

Palu

Pesan Kadisdikbud saat Hadiri Pelepasan Siswa Kelas IX SMPN 2 Palu: Hormati Guru dan Orang Tua
Kabidhumas Polda Sulteng, Kombes Djoko Wienartono/Ist

Palu

Update Kasus Penipuan Trading Investasi, Polda Sulteng Sebut Pelaku Raup Rp4,9 Miliar