Home / Donggala / Palu / Sigi

Jumat, 7 Januari 2022 - 14:20 WIB

Di Depan Wapres Ma’ruf, DPRD Sulteng Sebut Pemerintah Gagal Tangani Gempa 2018

Wapres Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah, Kamis (6/1/2022)/Ist

Wapres Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah, Kamis (6/1/2022)/Ist

HARIANSULTENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyampaikan sejumlah kritikan terkait penanganan pascagempa dan tsunami 2018 silam.

Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah gagal dalam memenuhi hak-hak warga terdampak bencana.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR awalnya berencana membangun hunian tetap (huntap) sebanyak 11.788 unit.

Namun hingga kini pemerintah baru selesai membangun 630 unit huntap lewat skema NSUP-CERC.

Pandangan ini disampaikan langsung di depan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat rapat koordinasi penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi, Kamis (6/1/2022).

Baca juga  Serap Aspirasi, Kapolresta Palu Kombes Barliansyah Temui Warga 3 Kali Seminggu

“Kegagalan ini adalah kelalaian pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Nilam.

DPRD juga menilai seluruh warga terdampak bencana baik di Palu, Sigi dan Donggala seharusnya sudah mendapatkan huntap pada Oktober 2021.

Hal itu mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Sulteng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Dalam ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah berjanji menuntaskan pembangunan huntap selama 2,5 tahun.

Baca juga  Kelurahan Lambara Jadi Wilayah Penerima Bantuan Bedah Rumah dari Partai NasDem

Sementara Pemerintah Pusat menginstruksikan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai hingga Desember 2020.

Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya.

“Sangat disayangkan sudah 3 tahun lebih pembangunan huntap masih terkendala dengan masalah status lahan yang belum clean and clear,” tutur Nilam. (Rmd)

Share :

Baca Juga

Polisi mengamankan seorang kurir yang membawa sabu seberat 101,35 gram/Ist

Palu

Polisi Tangkap Kurir Pembawa 101,35 Gram Sabu di Kota Palu
Ratusan warga memadati rumah duka Mahmud Ismaun di Kota Palu, Senin (18/7/2022)/hariansulteng

Nasional

Kurun Waktu 5 Bulan, Dua Warga Asal Palu Jadi Korban Pembantaian KKB di Papua
Satgas Pangan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu meninjau Pasar Inpres Manonda dan sejumlah swalayan/Pemkot Palu

Palu

Kadis Perindag Kota Palu Tinjau Pasar Tradisional dan Swalayan Jelang Iduladha
Sandi Uno ziarah ke makam Guru Tua di sela kunjungannya ke Kota Palu, Minggu (3/12/2023)/hariansulteng

Palu

Sandi Uno Ziarah ke Makam Guru Tua di Kompleks Alkhairaat Palu
Masyarakat adat Lauje di Parigi Moutong (Sumber: sulteng.aman.or.id)

Palu

Jalan berliku Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Sulawesi Tengah
Festival musik sahur bertema Tampo Doeloe digelar di Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (15/4/2022) malam/hariansulteng

Palu

13 Tim Ikut Festival Musik Sahur di Tawaeli, Ada Peserta Berasal dari Donggala
Prajurit Korem 132/Tadulako mengikuti apel gelar pasukan jelang perhelatan Pilkada 2024, Senin (3/6/2024)/Ist

Palu

Korem 132/Tadulako Gelar Apel Pasukan Pengamanan Pilkada Serentak 2024
Ilustrasi bus sekolah/Ist

Palu

Bus Sekolah di Palu Mulai Beroperasi Tahun Depan, Berikut Rutenya