Home / Palu

Rabu, 2 Agustus 2023 - 16:22 WIB

Sekelompok Pemuda di Palu Protes Rocky Gerung Diduga Hina Jokowi, DPRD Sulteng: Kami Dukung

APBN gelar aksi protes pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi di Gedung DPRD Sulteng/hariansulteng

APBN gelar aksi protes pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi di Gedung DPRD Sulteng/hariansulteng

HARIANSULTENG.COM, PALU – Sekelompok massa di Kota Palu tergabung dalam Aliansi Pemuda Bela Negara (APBN) menggelar demonstrasi mengecam ucapan pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung.

Rocky dituding telah menghina Presiden Jokowi saat berbicara di depan massa buruh dengan menyebut orang nomor satu di Indonesia itu ‘Bajingan Tolol’

Atas ucapannya tersebut, APBN melancarkan aksi protes di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) di Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Rabu (2/8/2023).

Ferdinan selaku Koordnator Lapangan (Korlap) mengatakan bahwa pihaknya mendesak kepolisian agar proses hukum Rocky Gerung.

“Kami menuntut agar perbuatan Rocky Gerung itu diproses. Terbukti atau tidaknya pelanggaran pidana, biarkan proses hukum yang menentukan,” ungkapnya.

Baca juga  Ketua DPRD Sulteng Nilam Janji Beri Bantuan Rp 100 Juta untuk Klinik PKU Muhammadiyah Palu

Setelah menyampaikan orasi, Anggota DPRD Sulteng, Elisa Bunga Allo dan Ridwan Yalidjama keluar menemui massa APBN.

Elisa Bunga Allo dari Fraksi PDIP menyatakan dukungannya terhadap APBN yang memprotes pernyataan Rocky Gerung.

“Tuntutan terkait Rocky Gerung, IKN dan lainnya yang disampaikan hari ini kami dukung jika dari segi hukum menyalahi aturan. Aparat penegak hukum tentu mengetahui yang benar dan tidak. Kami mendukung,” katanya.

Senada dengan Elisa, Ridwan Yalidjama menilai demonstrasi yang dilakukan APBN merupakan sesuatu yang positif.

Politisi Partai Golar itu mengimbau seluruh pihak termasuk masyarakat mengembalikan permasalahan ini untuk diproses sesuai dengan ketentuan berlaku.

Baca juga  Insiden Fatal Sepanjang 2025: Longsor Jadi Pembunuh Utama di Area PETI Poboya

Kemudian, Ridwan menekankan bahwa kemuliaan seseorang itu terletak pada etika dan akhlak, bukan berdasarkan jabatan maupun harta.

“Semoga kita selalu menjaga akhlak dan etika, tidak mencontoh apa yang disampaikan tadi. Tidak ikut larut pada kondisi orang yang merasa intelek dan pandai tetapi tidak pernah pandai merasa,” jelas Ridwan.

Alasan Bareskrim menolak laporan tersebut karena harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi sebagai orang yang merasa dirugikan.

Namun terbaru, Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan penghinaan Presiden Jokowi tersebut yang dilayangkan Relawan Indonesia Bersatu. Laporan teregistrasi dengan nomor LP/B/4459/VII/2023/POLDA METRO JAYA. (Mrj)

Share :

Baca Juga

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding (tengah) wawancara doorstop dengan wartawan usai penyaluran daging kurban di Palu, Sabtu, 7 Juni 2025 (Sumber: Fandy/hariansulteng.com)

Palu

Menteri P2MI Dorong Masyarakat Sulteng Raih Peluang Kerja ke Luar Negeri
Polisi siaga di Pasar Inpres Manonda pascakeributan/hariansulteng

Palu

BREAKING NEWS: Polisi Siaga di Pasar Inpres Manonda Pascakeributan
Satbrimob Polda Sulteng mengerahkan tim penjinak bom dalam rangka mengamankan perayaan tahun baru Imlek di Vihara Karuna Dipa, Rabu (29/01/2025)/Ist

Palu

Amankan Imlek, Brimob Kerahkan Penjinak Bom Sterilisasi Vihara Karuna Dipa Palu
Jurnalis Kompas, Ahmad Arif/hariansulteng

Palu

Ahmad Arif Pernah Ingatkan Kerawanan Bencana di Palu Sebelum Gempa-Tsunami 2018
Ilustrasi/Ist

Palu

Merasa Difitnah Setubuhi Santriwati, Guru Tahfiz di Palu Rencana Buat Laporan Balik ke Polisi
Ilustrasi - Stop kekerasan terhadap jurnalis/hariansulteng

Palu

Oknum TNI Diduga Ancam Jurnalis, AJI Minta Dandim 1306/Kota Palu Transparan
Ilustrasi bus sekolah/Ist

Palu

Bus Sekolah di Palu Mulai Beroperasi Tahun Depan, Berikut Rutenya
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar aksi damai bertajuk "Mengawal Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja" di Alun-alun Vatulemo, Kota Palu, Kamis (13/8/2026). (Foto: Istimewa)

Palu

Masyarakat Sipil di Palu Gelar Aksi Kampanye Mengawal Judicial Review UU Cipta Kerja