Home / Sulteng

Jumat, 27 Juni 2025 - 23:51 WIB

Desakan Copot Kapolda Sulteng di Tengah Dugaan Oknum Aparat Jadi Beking Tambang Ilegal

Koordinator Jatam Sulteng, Moh. Taufik. (Sumber: Ist)

Koordinator Jatam Sulteng, Moh. Taufik. (Sumber: Ist)

HARIANSULTENG.COM – Dugaan keterlibatan oknum aparat dalam pusaran tambang ilegal di Sulawesi Tengah menimbulkan gelombang reaksi dari berbagai elemen masyarakat sipil.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mencopot Kapolda Sulteng, Irjen Agus Nugroho dari jabatannya.

Koordinator Jatam Sulteng, Moh. Taufik menilai Agus gagal memberantas tambang ilegal yang beroperasi secara terang-terangan, seperti di Parigi Moutong dan Poboya, Palu.

“Kami meminta Kapolda Sulteng dicopot. Kami menduga kapolda hanya membiarkan penambangan ilegal yang makin marak di daerah ini tanpa penindakan serius,” ujar Taufik, Jumat (28/6/2025).

Jatam menduga peristiwa longsor yang merenggut nyawa 7 warga di Tirtanagaya–desa di Parigi Moutong–juga karena dampak aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).

Baca juga  Menyoal Kasus Pemalsuan Dokumen dan Tumpang Tindih Izin Tambang di Era Bupati Anwar Hafid

Peristiwa ini hanya berselang sekitar tiga pekan dari insiden serupa di Poboya. Dua warga meregang nyawa usai tertimbun longsor di Kijang 30, salah satu lokasi PETI di area konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM).

Rentetan kejadian tersebut menambah daftar panjang kasus kematian di kawasan tambang ilegal. Jatam meminta pertanggungjawaban negara karena aparat kepolisian terkesan melakukan pembiaran.

“Korban terus berjatuhan di lokasi tambang yang tak berizin. Ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Negara harus bertanggung jawab,” imbuh Taufik.

Tak hanya masyarakat sipil, dugaan keterlibatan oknum aparat menjadi beking tambang ilegal juga disorot lembaga independen negara macam Komnas HAM.

Baca juga  Tim BerAmal: Sidang Sengketa Pilgub Sulteng Lanjut 23 Januari 2025

Di Poboya, misalnya, Komnas HAM mendapati derasnya aliran distribusi BBM subsidi ke area pertambangan untuk kebutuhan aktivitas pengolahan emas yang beroperasi hampir 24 jam nonstop.

Aktivitas PETI di Poboya dikhawatirkan memberi dampak serius terhadap lingkungan karena diduga menggunakan zat kimia berbahaya dalam proses pengolahan emas.

Dalam keterangan resmi, Selasa (17/6/2025), Komnas HAM Sulteng menyatakan telah membentuk tim untuk memantau aktivitas tambang ilegal di wilayah kerjanya.

“Tim sudah dibentuk dan sementara melakukan pemantauan untuk mendapatkan data-data yang bisa ditindaklanjuti ke pihak-pihak terkait,” tutur Kepala Perwakilan Komnas HAM Sulteng, Livand Breemer.

(Fandy)

Share :

Baca Juga

Ahmad Ali memetik jagung di perkebunan miliknya yang berlokasi di Kabupaten Sigi beberapa waktu lalu/Ist

Sulteng

Ahmad Ali Tawarkan Solusi Atasi Kelangkaan dan Mahalnya Harga Pupuk di Sulteng
Wakil Wali Kota Palu, Reny A Lamadjido menghadiri puncakhalal bihalal Polresta Palu dan masyarakat pada Minggu (7/5/2023)/Pemkot Palu

Palu

Wakil Wali Kota Reny Lamadjido Hadiri Puncak Halal Bihalal Polresta Palu
Tim Sar melakukan pencarian terhadap bocah yang tenggelam di Pantai Talise, Kota Palu, Kamis (20/1/2022)/hariansulteng

Palu

Pencarian Bocah Tenggelam di Pantai Talise Nihil, Dilanjutkan Esok Hari
Pakai ikat kepala Siga, Menkumham RI Supratman Andi Agtas hadiri HUT 46 Kota Palu, Jumat (27/9/2024)/Pemkot Palu

Palu

Pakai Ikat Kepala Siga, Menkumham RI Supratman Andi Agtas Hadiri HUT 46 Kota Palu
Konferensi pers IKA Teknik Untad terkait tawuran antarsesama mahasiswa fakultas teknik, Kamis (1/12/2022)/Ist

Sulteng

Alumni ‘Turun Gunung’ Tanggapi Aksi Tawuran Sesama Mahasiswa Fakultas Teknik Untad
Ahmad Ali di acara deklarasi akbar puluhan simpul relawan, Selasa malam (2/6/2024)/hariansulteng

Palu

Umumkan Koalisi Partai di Hadapan Ribuan Relawan, Ahmad Ali Kian Mantap Maju Pilgub Sulteng
Satgas Madago Raya menerima sejumlah senjata dan amunisi dari warga di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah/Ist

Poso

Satgas Madago Raya Penyerahan Senjata dan Amunisi dari Warga Poso
Ilustrasi/Bawaslu

Parigi Moutong

KPU Parigi Moutong Umumkan Tahapan PSU Pilkada 2024, Digelar 19 April