HARIANSULTENG.COM, PARIMO – Polisi menaikkan pemeriksaan perkara pemblokiran jalan saat demo tolak tambang di Parigi Moutong (Parimo) dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Setelah 59 orang diperiksa, koordinator lapangan (Korlap) aksi atas nama Chairul Dhani rencananya akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Selasa (22/2/2022).
Hal itu berdasarkan surat pemanggilan pertama yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Parimo, Iptu Zulfan tertanggal 17 Februari 2022.
“Yang jelas untuk laporan polisi tentang pemblokiran jalan juga terus berjalan bahkan hasil gelar perkara sudah dinaikkan tingkat penyidikan,” ungkap Kapolres Parimo, AKBP Yudy Arto Wiyono, Minggu (20/2/2022).
Perwira dua melati itu menegaskan, penutupan atau pemblokiran jalan yang dilakukan dengan sengaja dapat dikenakan pidana penjara.
Hal tersebut sesuai rujukan pada Pasal 192 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam pasal itu disebutkan, barang siapa dengan sengaja menghancurkan, atau membikin tak dapat dipakai, merusak bangunan untuk lalu lintas umum, merintangi jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu bisa dijerat hukuman penjara.
Pertama, kurungan penjara paling lama 9 tahun apabila perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas.
Adapun pidana penjara lainnya, yakni paling lama 15 tahun jika perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan orang mati.
“Orang dengan sengaja mengajak, menyuruh untuk melakukan blokir jalan atau menutup jalan trans sebagai akses satu-satunya termasuk perbuatan pidana. Itu diatur dalam Pasal 192 KUHP,” jelas AKBP Yudy.
