Home / Nasional

Sabtu, 19 Maret 2022 - 00:29 WIB

Soroti Pemerintah Usai Cabut HET Minyak Goreng, DPR RI: Kok Bisa Angkat Bendera Putih?

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Mohamad Hekal dalam rapat bersama Mendag Lutfi, Kamis (17/3/2022)/DPR RI

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Mohamad Hekal dalam rapat bersama Mendag Lutfi, Kamis (17/3/2022)/DPR RI

HARIANSULTENG.COM, NASIONALDPR RI menyoroti kinerja Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi dalam menangani kelangkaan minyak goreng.

Terlebih, pemerintah memutuskan mencabut aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dan diserahkan terhadap mekanisme pasar.

Akibat kebijakan ini, harga minyak goreng kemasan di sejumlah daerah di Indonesia justru melonjak tinggi.

“Kok bisa angkat bendera putih pemerintah kita? Kita kalah dengan oligarki-oligarki atau kartel-kartel di bidang-bidang tertentu,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Mohamad Hekal dalam rapat bersama Mendag Lutfi, Kamis (17/3/2022).

Baca juga  Tahun 2022 Penggunaan HSFO Sebagai Sumber Energi di Vale Meningkat

Selain mencabut HET, pemerintah juga menghapus Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) bagi para eksportir kelapa sawit.

Kebijakan pengaturan DMO dan DPO sebelumnya diterapkan dengan tujuan pembatasan ekspor untuk menggenjot produksi minyak kelapa sawit dalam negeri.

Sementara itu, Mendag Lutfi menyebut terdapat adanya beberapa kewenangan terkait minyak goreng yang tidak dapat diatur langsung oleh Kemendag.

Mendengar hal itu, Hekal pun menyayangkan lemahnya posisi Kemendag dalam polemik minyak goreng.

Baca juga  HUT Hipmi ke-50, Tiga Energi Muda Siap Bangun Ekonomi Sulteng

“Ada beberapa pengaturan yang akan dilakukan dengan kementerian lain yang seharusnya menjadi ranah Kemendag. Ini terkesan, ya mohon maaf dianggap kementerian tidak bisa kerja maka harus diambil alih,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Mendag Lutfi menerangkan bahwa tetap menerapkan HET terhadap minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 per liter.

“Untuk menekan harga minyak goreng curah tersebut maka dilakukan subsidi di tingkat produsen melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” kata Lutfi. (Sub)

Share :

Baca Juga

Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Denny Tuejeh memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kapoksahli Pangdam XIII/Merdeka dan Danrem 132/Tadulako, Selasa (4/1/2022)/Ist

Nasional

Brigjen Toto Nurwanto Resmi Jabat Korem 132/Tadulako Gantikan Farid Makruf
Ilustrasi - Pemerintah Indonesia resmikan 3 provinsi baru/Ist

Nasional

Pemerintah Resmikan 3 Provinsi Baru dan Lantik Penjabat Gubernur
Ilustrasi - Aksi mahasiswa di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Senin (11/4/2022)/hariansulteng

Nasional

Pasal 273 RKUHP: Demo Tanpa Izin Dipenjara Satu Tahun
Hotman Paris Hutapea/Instagram @hotmanparisofficial

Nasional

Tolak JHT Cair di Usia 56 Tahun, Hotman Paris Tantang Menaker Ida Fauziyah Debat Terbuka
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Risharyudi Triwibowo/Ist

Nasional

Peringati Hari Buruh: Tingkatkan Keselamatan, Kesehatan dan Kompetensi Kerja
Delapan jenazah pekerja korban penembakan KKB Papua dipulangkan ke daerah masing-masing, Selasa (8/3/2022)/Ist

Nasional

Jenazah Bona Pekerja Tower Korban KKB Papua Diberangkatkan ke Rumah Duka di Palu
Ilustrasi pengeroyokan/Ist

Nasional

Anggota TNI AD Tewas Dikeroyok Orang Tak Dikenal Bersenjata Tajam di Jakarta Utara
Ilustrasi penembakan/Ist

Nasional

Komnas HAM Soroti Penyelesaian Kasus 3 Warga di Poso Diduga Jadi Korban Salah Tembak