Penulis : Rukly Chahyadi
Advokat Law Office Tepi Barat and Associates
Kasus kehilangan barang bawaan di tempat parkir seringkali memicu pertanyaan mengenai tanggung jawab pengusaha parkir.
Putusan Mahkamah Agung No 3416/Pdt/1985, yang menjadi landasan penting dalam hal ini, menyoroti perihal perjanjian penitipan barang dalam konteks perparkiran.
Dalam opini hukum ini, Kantor Hukum Tepi Barat ans Associates akan membahas putusan tersebut serta dampak hukum yang timbul terkait tuntutan pemilik barang terhadap tukang parkir.
Putusan MA No 3416/Pdt/1985 menjawab pertanyaan mendasar seputar perjanjian dalam perparkiran.
Majelis hakim dalam putusan ini menetapkan bahwa perparkiran adalah bentuk perjanjian penitipan barang. Ini berarti, ketika seorang pemilik kendaraan memarkirkan kendaraannya di area parkir, secara tidak langsung terbentuk perjanjian antara pengusaha parkir dan pemilik kendaraan.
Sebagai konsekuensi dari putusan ini, tanggung jawab atas kehilangan barang bawaan, seperti helm, menjadi beban pengusaha parkir.
Hal ini selaras dengan Pasal 1367 KUHPer yang mengatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang timbul akibat barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
Jika barang bawaan pemilik kendaraan hilang saat berada di dalam area parkir, maka pengusaha parkir memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang terjadi.
Implikasi hukum dari putusan ini sangatlah substansial dalam konteks tuntutan pemilik barang terhadap tukang parkir.
Pemilik barang memiliki hak untuk mengajukan klaim terhadap kerugian yang timbul akibat hilangnya barang di tempat parkir.
Sehubungan dengan itu, pengusaha parkir diwajibkan untuk memastikan bahwa pengawasan dan keamanan barang-barang bawaan konsumen terjaga dengan baik, guna mencegah timbulnya tuntutan hukum.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan MA No 3416/Pdt/1985 memutuskan bahwa tanggung jawab atas kehilangan barang bawaan milik konsumen di tempat parkir berada pada pihak pengusaha parkir.
Pemutusan ini didasarkan pada prinsip perjanjian penitipan barang yang terbentuk saat kendaraan diparkirkan.
Implikasi hukumnya menegaskan pentingnya pengawasan yang cermat dari pengusaha parkir terhadap barang-barang bawaan konsumen. Selain itu, pemilik barang memiliki hak hukum untuk menuntut ganti rugi jika kehilangan barang bawaan mereka disebabkan oleh kelalaian pengusaha parkir.
