Home / Palu

Selasa, 10 Februari 2026 - 15:07 WIB

Praperadilan Rachmansyah, Kuasa Hukum Sesalkan Kejati Sulteng Abaikan Kondisi Medis

Sidang perdana praperadilan yang diajukan mantan Pj Bupati Morowali, Rachmansyah Ismail resmi digelar di Pengadilan Negeri Palu, Selasa (10/2/2026). (Foto: Istimewa)

Sidang perdana praperadilan yang diajukan mantan Pj Bupati Morowali, Rachmansyah Ismail resmi digelar di Pengadilan Negeri Palu, Selasa (10/2/2026). (Foto: Istimewa)

HARIANSULTENG.COM, PALU – Sidang perdana praperadilan yang diajukan mantan Pj Bupati Morowali, Rachmansyah Ismail resmi digelar di Pengadilan Negeri Palu, Selasa (10/2/2026).

Rachmansyah melalui kuasa hukumnya, Wijaya, memaparkan poin-poin fundamen permohonan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng).

Gugatan ini mencuatkan isu besar mengenai marwah Restitutio in Integrum dan dugaan pelanggaran prosedur hukum yang fundamental.

Wijaya menyatakan pihaknya menemukan adanya kecacatan formil yang bersifat absolut berupa lompatan prosedur yang tak lazim.

Surat perintah penyidikan (sprindik) yang terbit pada April 2024, mendahului surat perintah penyelidikan (sprimlidik) yang dikeluarkan bulan Mei 2025.

“Secara logika hukum, ini semacam anomali. Bagaimana mungkin tindakan penyidikan dilakukan sebelum peristiwa hukumnya ditemukan dalam penyelidikan,” kata Wijaya.

Wijaya menyebut hal ini melanggar asas kepastian hukum dan tata urutan Due Process of Law yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru).

Baca juga  BPBD Sulteng Ungkap Penyebab Banjir di Kawasan Huntap Tondo

Hingga permohonan praperadilan didaftarkan, pihaknya tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, penyampaian SPDP bersifat Imperatif (memaksa).

Menurut Wijaya, pengabaian terhadap hal ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan pelanggaran terhadap Right to Fair Trial atau hak kliennya untuk mempersiapkan pembelaan diri sejak dini.

Ia menambahkan, secara materiil, inti dari delik korupsi dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor telah bertransformasi menjadi Delik Materiil (Actual Loss).

“Klien kami telah melakukan pemulihan kerugian negara secara total (Restitutio in Integrum) sebesar Rp 9 Miliar sebelum penetapan tersangka dilakukan,” ungkapnya.

Satu sisi, sambung Wijaya, unsur “merugikan keuangan negara” telah gugur demi hukum seiring adanya surat rekomendasi BPK-RI yang menyatakan kerugian negara NIHIL,

“Memaksakan pidana di saat negara tidak lagi dirugikan adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip Ultimum Remedium (hukum pidana sebagai senjata terakhir),” ucapnya.

Kuasa hukum Rachmansyah menyayangkan sikap termohon yang mengabaikan kondisi medis kritis kliennya yang menderita penyakit jantung koroner.

Baca juga  Sidang Praperadilan Jurnalis Heandly Mangkali, Ahli Soroti Surat Panggilan Polisi

Meskipun pihak Rutan telah merekomendasikan rujukan medis karena fasilitas rutan tidak memadai, rermohon dianggap tetap melakukan pembiaran.

Wijaya mengatakan, penahanan dalam kondisi sakit keras tanpa urgensi yudisial adalah tindakan yang mencederai Dignitas Humana (harkat martabat manusia) dan bertentangan dengan semangat restoratif dalam KUHP Nasional.

Ia juga menyinggung adanya penguasaan dana sebesar Rp4,2 miliar oleh termohon yang dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri.

Dana tersebut, ujar Wijaya, disetorkan ke rekening RPL Kejaksaan, bukan ke Kas Daerah sebagaimana rekomendasi BPK yang dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

“Keadilan tidak boleh dicapai dengan cara melanggar hukum itu sendiri. Kami hadir di Pengadilan Negeri Palu untuk memastikan bahwa hukum di tahun 2026 ini tidak lagi bersifat retributif (pembalasan), melainkan korektif dan restoratif,” tutur Wijaya.

Share :

Baca Juga

Antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Diponegoro, Kota Palu, Sulawesi Tengah belum lama ini/hariansulteng

Palu

Antrean Mengular, Puluhan Sopir Truk di Palu Menginap di SPBU Demi Dapatkan Solar
SDG Sulteng perbaiki fasilitas MCK Pondok Pesantren Sabiilillaah di Jalan Tagari Lonjo, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu/Ist

Palu

Peduli Pendidikan, Santri Dukung Ganjar Gotong Royong Perbaiki MCK Ponpes Sabiilillaah di Palu
Mahasiswa lempari Kantor DPRD Sulteng dalam aksi menolak Perppu Cipta Kerja, Senin (3/4/2023)/hariansulteng

Palu

Demo Tolak Perppu Ciptaker, Mahasiswa Lempari Kantor DPRD Sulteng Sebelum Bubar
Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palu, Usman secara simbolis menyerahkan bantuan uang tunai dan paket sembako dari Baznas, Rabu (19/02/2025)/Pemkot Palu

Palu

Pemkot Palu Serahkan Bantuan Uang Tunai dan Sembako dari Baznas ke 306 Penerima Manfaat
Ilusrasi penganiayaan/Ist

Palu

Tiga Mahasiswa Teknik Untad Diduga Dianiaya Senior, Korban Lapor Polisi
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palu, Usman menghadiri Haul ke-13 Anregurutta Abd Wahab Zakariya, Senin (12/05/2025)/Pemkot Palu

Palu

Asisten Setda Kota Palu Hadiri Haul ke-13 AGH Abd Wahab Zakariya
Rektor Prof Mahfudz saat melantik para wakil dekan di lingkungan FKM Untad pada 14 Juli 2021 lalu/Ist

Nasional

Diduga Langgar Aturan, Kemendikbudristek Pertanyakan Pengangkatan 2 Wakil Dekan FKM Untad
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, Sulawesi Tengah mulai melakukan simulasi pelipatan kotak suara dan surat suara, Senin (18/12/2023)/Ist

Palu

Ribuan Surat Suara Pemilu 2024 Rusak, KPU Palu Minta Segera Diganti