HARIANSULTENG.COM, POSO – Komunitas perempuan di Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah membahas sumber daya alam (SDA) memanfaatkan metode Feminist Participatory Action Research (FPAR).
FPAR merupakan metode untuk pendokumentasian persoalan perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam baik hutan maupun sektor lainnya.
Mereka berpandangan bahwa pengeloaan dan pengambilan keputusan atas kawasan lahan perkebunan, pertanian dan hutan masih dianggap sebagai urusan laki-laki.
“Perempuan kerap tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena batasan sosial, agama, logistik dan kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan,” ujar Lena, Staf Pendamping Komunitas dari Relawan Untuk Orang dan Alam (ROA) terkait program green livelihood Alliance bekerjasama dengan Non Timber Forest Programme Exchange Indonesia (NTFP-EP), Jumat (5/08/2023).
Bagi perempuan, menurut Lena, hutan dan lahan tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi memiliki makna yang lebih luas.
Hutan dan lahan mempunyai nilai sosial, budaya dan merupakan bagian dari eksistensi kehidupan perempuan. Nilai-nilai inilah yang harus dijaga dan dipertahankan.
Ia menambahkan, perempuan di kalangan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan mendapatkan separuh pendapatan mereka dari hutan lebih banyak dibanding laki-laki,
Di mana diduga pendapatan dari kegiatan di hutan mencapai seperlima dari total pendapatan rumah tangga keluarga yang tinggal di pedesaan dalam dan sekitar hutan.
“Walaupun kontribusi laki-laki terlihat lebih besar daripada perempuan karena aktivitas mereka dalam menghasilkan sejumlah pendapatan rumah tangga, namun kaum perempuan terlibat banyak dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, pengelolaan lahan, serta pengolahan hasil hutan dan kebun,” katanya.
Olehnya, Konsorsium ROA – YPAL bekerja sama dengan NTFP EP Indonesia atas dukungan GLA 2.0 mendorong metode FPAR digunakan sebagai strategi penguatan perempuan adat dan lokal untuk memperbesar peran mereka dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu keberlanjutan hutan dan lahan, terlibat aktif dalam upaya perlindungan maupun pengembangan mata pencaharian alternatif.
Kepala Desa Bariri, Magdalena mengatakan bahwa saatnya perempuan untuk dapat turut terlibat dalam pembangunan di semua sektor agar peran-perannya juga terlihat dan berkontribusi dalam pembangunan dengan adanya kegiatan FPAR.
Ia juga berharap hal ini dapat embantu perempuan dalam mengidentifikasi persoalan, kebutuhan dan upaya perencanaan bersama termasuk dapat mengimplementasikan kegiatan.
“Dengan adanya kegiatan ini harapannya dapat mendorong kaum perempuan untuk dapat terlibat dalam organisasi sehingga dapat ikut secara aktif berkontribusi dalam pembangunan di Kecamatan Lore Tengah atau Lembah Behoa agar lebih maju kedepan,” jelas Magdalena.
Kegiatan ini diikuti 12 orang peserta dari Desa Bariri, Baliura, Hanggira, Lempe, Doda yang dipandu oleh 2 orang fasilitator dari ROA yang akan berlangsung selama dua hari kegiatan yang tentunya melahirkan rencana kerja dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. (Bal)
