Home / Sulteng

Kamis, 9 Juli 2026 - 13:29 WIB

PHI Sulteng Desak Gubernur Buka Daftar Perusahaan Tambang yang Tak Patuhi Administrasi

Ketua PHI Sulteng, Aulia Hakim. (Foto: Istimewa)

Ketua PHI Sulteng, Aulia Hakim. (Foto: Istimewa)

HARIANSULTENG.COM – Partai Hijau Indonesia Sulawesi Tengah (PHI Sulteng) mendesak pemerintah daerah segera mengevaluasi perusahaan tambang yang tak punya komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

Ketua PHI Sulteng, Aulia ‘Tulus’ menegaskan bahwa kondisi Sulteng hari ini tengah dalam ancaman marabahaya krisis ekologi yang sudah memprihatinkan.

Menurutnya, kerusakan lingkungan yang ada di Sulteng utamanya disebabkan oleh peralihan kondisi tutupan lahan khususnya hutan menjadi lahan terbuka untuk aktivitas pertambangan.

Perubahan bentang alam secara jangka panjang akan berimbas meningkatnya potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Tulus meminta Gubernur Anwar Hafid membuka dan mempublikasikan daftar perusahaan tambang yang tidak patuh terhadap kewajiban administrasi.

Baca juga  Wakapolda Sulteng Helmi Kwarta Resmi Sandang Pangkat Bintang Satu

Dirinya mencontohkan kewajiban dimaksud mencakup penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), penyetoran Jaminan Reklamasi (Jamrek), serta pelaksanaan rencana pascatambang.

PHI Sulteng mencatat peningkatan signifikan bukaan lubang tambang di Morowali dan Morowali Utara kurun waktu sepuluh tahun terakhir mencapai 38.578 hektare.

Selain itu, sambung Tulus, pihaknya mengidentifikasi ada menambahkan 15 perusahaan di kedua daerah itu yang melakukan aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan.

“ini yang tidak pernah publik ketahui. Terdapat perusahaan-perusahaan dengan modal besar datang menghancurkandengan iming-iming peningkatan ekonomi daerah dan klesejahteraan Masyarakat. Padahal ketika bencana alam terjadi, masyarakat dan pemerintah yang kemudian menanggung dampaknya,” katanya, Kamis (9/7/2026).

Baca juga  Siap Amankan Pemilu 2024, Polda Sulteng dan Kodam XIII/Merdeka Teken Kerja Sama Perkuat Sinergitas

Menurut Tulus, gubernur harus berani untuk menindak tegas perusaahan yang hanya mengeruk sumber daya alam dan mendapatkan keuntungan di Sulteng tanpa mementingkan dan bertanggung jawab atas keberlanjutan lingkungan.

“Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan masa depan lingkungan hidup dan hak-hak dasar rakyat. Transparansi adalah langkah awal untuk menghentikan kejahatan lingkungan di Sulteng. Gubernur harus berani transparan soal itu,” pungkasnya.

(Red)

Share :

Baca Juga

Pakar hukum dari Universitas Tadulako, Harun Nyak Itam Abu/Ist

Sulteng

Jelang HUT ke-76 Bhayangkara, Pakar Hukum Untad Ingatkan Polri Jangan Jadi Alat Kekuasaan
Kantor Kejati Sulteng/Ist

Morowali

Sebelum Surati Kabareskrim, Saber Korupsi Pernah Laporkan Iksan ke Kejati Sulteng
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko/Humas Polri

Sulteng

Polri Sebut 8 Tersangka Teroris JI di Sulteng Aktif Latihan Paramiliter di Poso
Ilustrasi gempa bumi/Ist

Tolitoli

Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Ogotua Tolitoli
Senam Zumba, cara sukarelawan Ganjar ajak emak-emak di Sigi hidup sehat/Ist

Sigi

Senam Zumba, Cara Sukarelawan Ganjar Ajak Emak-emak di Sigi Hidup Sehat
Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang menjadi keynote speaker dalam bedah buku Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993 - 1998, Kamis (9/1/2023)/hariansulteng

Palu

Bedah Buku Aldera di Untad, Pius Cerita Perjuangan Mahasiswa Lengserkan Rezim Otoriter Soeharto
Ilustrasi/PLN

Donggala

Dampak Cuaca Buruk, PLN Lakukan Pemadaman Listrik di Palu dan 2 Kabupaten Hari Ini
Mahasiswa Faperta Untad pasang spanduk seruan demo tolak kenaikan harga BBM, Minggu (11/9/2022)/hariansulteng

Palu

Mahasiswa Sejumlah Fakultas di Untad Pasang Spanduk Seruan Demo Tolak Harga BBM Besok