HARIANSULTENG.COM,PALU — Angka 100 selalu menjadi penanda, baik itu zaman, kenangan, atau bahkan pencapaian. Terkhusus dalam hal ini, 100 hari yang dimaksudkan untuk melihat bagaimana para pemimpin, termasuk para kepala daerah dapat berakselerasi saat awal kepemimpinan sebagai bukti kerja-kerja aktif dan progresif.
Itu mengapa 100 hari selalu menarik untuk dibahas dan mengevaluasinya. Sudah sejauh mana pekerjaan maupun janji dari para kepala daerah terlaksana.
Senin, (2/6/2025), jadi penanda genap 100 hari kerja Hadianto Rasyid-Imelda Liliana Muhidin yang saat itu dilantik serentak oleh Presiden Prabowo Subianto.
Saat kampanye berlangsung, pasangan wali kota dan wakil wali kota Palu terpilih ini mengusung 35 program prioritas yang terbagi jadi enam fokus utama, antara lain sumber daya manusia, ekonomi, pengembangan kota, lingkungan, pelayanan dasar, dan pemerintahan.
Sejauh ini Hadi-Imelda telah melakukan peninjauan progres pembangunan yang sudah berlangsung pada periode pertama pemerintahannya, semisal pemasangan lampu taman di Lasoso dan pembangunan drainase di kawasan Palu Barat.
Pasangan ini juga beberapa kali melakukan audiensi bersama para pelaku usaha dan sidak di kantor-kantor demi upaya peningkatan kerja pemerintahan.
Namun, hal yang menjadi catatan mencolok bagi pemerintahan Hadi-Imelda saat ini adalah alokasi anggaran untuk menunjang keberlanjutan bus Trans Palu.
Suasana di dalam bus Trans Palu (Sumber: Mawan/hariansulteng.com)
Kerja sama antara Pemkot Palu dengan PT Bagong Transport ini menelan Rp1,8 miliar per bulan atau sekitar Rp21,6 miliar untuk satu tahun operasionalnya.
Sejak awal peluncurannya, memang tidak ada transparansi mengapa bus ini dihadirkan. Apalagi melihat transportasi konvensional yang telah ada sejak lama juga sepi pelanggan.
Alhasil kritikan meluncur dari Mutmainah Korona, anggota DPRD Kota Palu fraksi Partai Nasdem. “Transparansi manajemen dan akuntabilitas program ini menyisakan tanda tanya besar. Jangan sampai program ini hanya jadi beban anggaran tanpa hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Neng, sapaan akrab sang politisi.
Melihat struktur APBD Kota Palu pada tahun 2025 yang terdiri dari Rp1,8 triliun belanja daerah, Rp1 miliar pembiayaan daerah, dan Rp1,8 triliun pendapatan daerah, agaknya cukup sulit bagi Hadi-Imelda untuk bisa merealisasikan keseluruhan 35 program prioritas ditambah melanjutkan 53 program prioritas periode pertama.
Total ada 88 program prioritas yang hendak dilaksanakan di tengah kondisi perintah presiden untuk melakukan efisiensi. Terlebih beban makin bertambah lantaran honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja masuk ke dalam APBD. Tak ayal ia mengingatkan agar belanja harus dilakukan seefisien dan seefektif mungkin agar tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan.
Saat memimpin pertemuan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah, (29/4/2025), Hadi juga dengan tegas mengingatkan jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target, maka APBD Kota Palu akan mengalami penurunan signifikan dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,2 triliun.
“Kalau PAD kita tetap di angka Rp404 miliar seperti tahun 2024, maka kita hanya akan menerima sekitar Rp700 miliar dari pusat. Total APBD kita bisa turun drastis, dan ini tidak boleh kita anggap sepele,” pungkasnya.
(Mawan)
