Home / Morowali

Jumat, 11 April 2025 - 22:06 WIB

Warga Desa Ambunu Demo di Bawah Flyover PT IHIP, Suarakan 9 Tuntutan

Massa dari Forum Ambunu Bersatu (Forbes) menggelar demonstrasi di bawah flyover PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP), Jumat (11/04/2025)/Ist

Massa dari Forum Ambunu Bersatu (Forbes) menggelar demonstrasi di bawah flyover PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP), Jumat (11/04/2025)/Ist

HARIANSULTENG.COM, MOROWALI – Sejumlah massa dari Forum Ambunu Bersatu (Forbes) menggelar demonstrasi di bawah flyover PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP), Jumat (11/04/2025).

Aksi ini dilatarbelakangi karena kehadiran perusahaan dianggap tidak membawa dampak positif bagi masyarakat di lingkar industri.

Korlap Forbes, Ramadan Annas mengakui keberadaan PT IHIP sedikit banyak telah membuka peluang ekonomi baru khususnya di Kecamatan Bungku Barat.

Namun satu sisi, masyarakat juga menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan hingga persaingan sosial-ekonomi yang kian kompleks.

“Pemberdayaan lokal di dalam Kawasan industri baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha, di mana kesempatan bekerja dan berusaha dikuasai oleh pengusaha dan pekerja luar,” ujar Ramadan.

Dikatakan Ramadan, degradasi lingkungan seperti tumpukan sampah, jalan berdebu dan menurunnya kualitas air, turut memicu lonjakan kasus infeksi pernapasan akut (ISPA).

Belum lagi, imbuh dia, upah pekerja kasar PT IHIP tergolong rendah, tidak sebanding dengan total jam kerja dan biaya hidup yang cukup tinggi.

“Akomodasi yang disediakan perusahaan tidak layak huni (sanitasi buruk). Beberapa pekerja dipecat sepihak karena diduga memiliki hubungan saudara atau kekerabatan dengan warga yang masih menolak pembebasan lahan,” terangnya.

Ia menambahkan, kualitas air sungai dan laut mengalami perubahan signifikan seiring pengembangan kawasan PT IHIP.

Baca juga  Peneliti IPB Sebut Mayoritas Masyarakat Parimo Menolak Tambang PT Trio Kencana

Bahkan sejumlah sungai tertimbun dan tidak lagi mengalir hingga ke laut yang kerap mengakibatkan banjir.

“Air Sungai Ambunu yang menyempit karena adanya aktivitas pembangunan waduk, di muara terdapat pembuangan air limbah PLTU,” ucap Ramadan.

“Perubahan kualitas udara di sekitar kawasan PT IHIP juga perlu mendapatkan perhatian. Selain karena pertambahan jumlah penduduk, pengurangan tutupan vegetasi dan peningkatan frekuensi lalu lintas di desa-desa terdampak turut berkontribusi pada tingginya konsentrasi debu di udara,” ungkapnya menambahkan.

Ramadan menuturkan, kondisi ini terlihat jelas di Jalan Trans Sulawesi yang melintasi Desa Ambunu, Tondo dan Topogaro yang berada tepat di lingkar kawasan industri.

Hampir semua pengendara motor yang melintas selalu mengenakan masker dan kacamata untuk melindungi wajah dan mata mereka dari debu.

“Hasil pengukuran juga menunjukkan bahwa kehadiran PLTU dan Smelter dalam kawasan PT IHIP juga menyebabkan kadar partikulat debu di sekitarnya tergolong tinggi, melebihi kriteria IRMA. Paparan debu terus-menerus dapat mengancam kesehatan warga setempat,” ucap Ramadan.

Puskesmas Wosu mencatat peningkatan drastis kasus ISPA semenjak adanya PT IHIP dari tahun ke tahun.

Jumlah kasus ISPA pada 2021-2022 naik dari 735 menjadi 1.200 kasus pada 2022. Kemudian sedikit mengalami penurunan pada 2023 menjadi 1.148 kasus.

Baca juga  PT IMIP Buka Suara soal Kebakaran di Pabrik Nikel PT ZTEN

Atas berbagai persoalan ini, massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya:

1. BTIIG/PT IHIP segera bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan yang disebabkan atas aktivitas produksi, polusi debu smelter dan PLTU mengakibatkan warga lingkar industri terpapar ISPA. Menjaminkan pengobatan Kesehatan bagi warga yang didiagnosa ISPA. Kompensasi debu bagi Desa terdampak langsung serta segera merelokasi pemukiman yang masuk area zona merah.
2. Kompensasi pinjam pakai atas penggunaan jalan tani Desa Ambunu serta realisasi tukar guling kebun Desa.
3. Transparansi dan pertanggungjawaban Dana CSR
4. Pemberdayaan Tenaga Kerja lokal(pada posisi strategis) serta Pemberdayaan Pengusaha lokal (kontraktor, supplier, LPTKS, treader, Agen kapal, PBM, TKBM dll)
5. Menghapus kebijakan/aturan Kawasan terkait kewajiban karyawan untuk tinggal di Mes, demi menghidupkan usaha kos-kosan.
6. Penyelesaian pembayaran lahan masyarakat serta biaya pajak sesuai kesepakatan jual beli lahan.
7. Realisasi janji BTIIG/PT IHIP atas penyediaan air bersih, listrik murah, penanganan sampah dan limbah.
8. Penyelesaian pembayaran kerugian pembudidaya rumput laut atas pencemaran akibat reklamasi pantai.
9. Restrukturisasi manajemen HRD dan Eksternal BTIIG/PT IHIP yang tidak berpihak pada pemberdayaan lokal.

Share :

Baca Juga

Masyarakat adat Toraja rumpun Pong Salamba membangun pos untuk menjaha tanah waris dari aktivitas tambang, Minggu (02/02/2025)/hariansulteng

Morowali

Perjuangan Masyarakat Toraja di Morowali Menjaga Tanah Ulayat dari Cengkeraman Tambang PT Vale
Pesawat tergelincir di Bandara Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (11/5/2023)/Ist

Morowali

Viral Pesawat Tergelincir Masuk ke Semak-semak di Bandara Kabupaten Morowali
Pekerja di kawasan PT IMIP/Ist

Morowali

Buruh Hamil Diduga Kena PHK Sepihak karena Sakit, PT IMIP Beri Bantahan
Korban jiwa akibat kebakaran tungku smelter PT ITSS di Morowali terus bertambah/PT IMIP

Morowali

Korban Jiwa Bertambah Jadi 21 Orang, Kasus Kebakaran Tungku Smelter Morowali Naik Penyidikan
Koordinator FRAS Sulteng, Eva Bande/Ist

Banggai

Aktivis Lingkungan Soroti Perusahaan Perambah Kawasan Hutan di Banggai dan Morowali
Kantor Bawaslu Sulteng/hariansulteng

Morowali

Bawaslu Sulteng Benarkan Ketua dan Anggota KPU Morowali Dilaporkan ke DKPP
Ketua PDIP Morowali, Ahmad Hakim/Ist

Morowali

Respons Ahmad Hakim soal Digadang-gadang Jadi Calon Bupati Morowali

Morowali

KPU Morowali Gelar Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK