Akan tetapi, dirinya meminta pihak perusahaan tidak melupakan keberadaan rakyat, terutama yang berkaitan dengan hak ulayat.
“Tambang rakyat harus diberikan, dan konflik lahan harus diselesaikan dengan harga layak,” ujarnya.
Agus juga mengeluhkan pembatasan akses ke kebun warga akibat keberadaan pos-pos perusahaan.
“Warga ingin ke kebun saja harus melewati pos, ini sangat menyulitkan,” ucapnya.
(Red)
