HARIANSULTENG.COM, NASIONAL – Rencana pemerintah melakukan impor beras dianggap menunjukkan ketidakberpihakan kepada para petani.
Hal itu diutarakan Wasekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Risharyudi Triwibowo menanggapi rencana pemerintah melalui Bulog yang akan mengimpor 500 ribu ton beras secara bertahap hingga Februari 2023.
“Kebijakan beras pemerintah seperti masih berpihak pada mafia impor. Karena belum lama negara kita ditangan Presiden Jokowi mendapat penghargaan swasembada beras, kok kini malah lakukan impor? Bukannya melanjutkan swasembada tapi malah melorotkan penghargaan ke tempat sampah karena akan jadi olokan petani yang dirugikan,” katanya, Selasa (20/12/2022).
Politisi asal Sulawesi Tengah (Sulteng) itu menilai, kebijakan impor beras akan berdampak pada turunnya harga gabah di tingkat petani.
Namun jika demikian, ia menegaskan harus diimbangi dengan pemberian intensif secata berkelanjutan kepada petani, seperti ketersedian pupuk dengan harga yang murah.
“Impor beras bukan solusi dan justru merugikan petani. Silahkan impor tapi harus diimbangi dengan pemberian insentif yang bagus, cepat dan kontinyu bagi petani kita,” imbuh Bowo, sapaannya.
Lagipula, kata dia, tanah Indonesia masih sangat luas untuk digarap, ditanami dan akan menghasilkan produk berkualitas.
Bowo pun mencontohkan kampung halamannya, yakni Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sebagai food estate atau rice area estate.
Menurutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) seolah mempermalukan wajah pemerintah sendiri ketika melakukan impor beras setelah swasembada beras pada tahun lalu.
“Import beras boleh dilakukan sebagai solusi jangka pendek. Untuk jangka panjangnya ialah dengan memaksimalkan ketersediaan lahan. Masyarakat dan alam yang kita miliki secara bergotong royong untuk kemakmuran bangsa dan negara. Swasembada adalah solusi terbaik dan Indonesia menuju mandiri pangan, atau bahkan sebagai bank padi dunia. Nah ini baru keren dan berdikari,” pungkas Bowo. (Jmr)
