HARIANSULTENG.COM, PALU – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu menggelar diskusi memperingati 5 tahun bencana di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, Rabu malam (27/9/2023).
Diskusi tersebut menghadirkan pembicara dari PUPR, Solidaritas Korban Pelanggaram HAM Sulawesi Tengah (SKP-HAM Sulteng) dan perwakilan penyintas
Diskusi dimaksudkan untuk diseminasi media atas liputan 5 jurnalis terpilih yang khusus memotret situasi penyintas dan progres pembangunan hunian tetap sejak 5 tahun berjalan.
Sri Tini Haris (54), penghuni barak pengungsi di padang golf mengatakan bahwa dirinya sudah 5 tahun tinggal di hunian sementara (huntara) dengan kondisi hunian yang tidak layak ditinggali.
Huntara berukuran 3 x 4 meter. Ditempati maksimal dua tahun hingga 28 September 2023, Sri Tini dan keluarganya dan warga terdampak bencana (WTB) masih ada yang tinggal di huntara.
“Sudah banyak diantara kami para penyintas yang meninggal, dua diantaranya bunuh diri. Ada yang minum racun, ada yang gantung diri. Kami hanya meminta kejelasan huntap apakah memang ada atau tidak. Jika ada tolong di percepat,” ujar Tini
SKP-HAM Sulteng mencatat hingga Agustus 2023 sudah 4.454 huntap terbangun dari total kebutuhan sebanyak 8.399 unit.
“Terdapat 3.798 unit yang sedang dibangun, dan 147 unit yang sama sekali belum dibangun. Padahal seharusnya pembangunan huntap itu selesai dalam 2,5 tahun sejak diterbitkan Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 10/2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, pada 12 April 2019,” jelas Ketua Tim Monitoring Rehabilitasi Rekonstruksi dari SKP-HAM Sulteng, Mohamad Syafari Firdaus.
Pihak PUPR seperti yang disampaikan Teguh M Abdu, Team Leader Oversight Provider Kementerian PUPR mengatakan, ketersediaan lahan menjadi faktor yang menghambat pembangunan huntap.
Pembangunan huntap bagi 1.600 WTB di Kota Palu baru dapat dilakukan setelah permasalahan lahan diselesaikan pada akhir tahun 2022 untuk lokasi huntap di kelurahan Talise dan Tondo.
Ia menuturkan, di lahan huntap Tondo 2 masih ada yang bermasalah. Sekitar 160 unit huntap yang dalam gugatan dari warga setempat.
“Permasalahan lain terkait lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah ada yang berada di lokasi pelosok yang belum memiliki akses jalan masuk untuk membawa material pembangunan huntap,” ungkap Teguh.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hunian Tetap, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, Kementerian PUPR, Zulfahmi menyebut upaya untuk percepatan penyelesaian hunian diharapkan rampung pada akhir tahun 2023.
Sekretaris AJI Palu, Kartini Nainggolan menjelaskan mengatakan, diskusi digelar untuk memeringati 5 tahun bencana gempa, tsunami dan liquefaksi dirangkai dengan diseminasi liputan 5 jurnalis peserta fellowship AJI Palu.
Diskusi dipandu oleh Yahya M Ilyas, Anggota Divisi Gender dan Kelompok Marginal AJI Palu. Diskusi berlangsung di Kafe RoA, dihadiri pejabat PUPR, jurnalis dan pegiat CSO serta ormas pemuda. (Red)
