HARIANSULTENG.COM – Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Tengah (PKS Sulteng) meminta polisi tidak represif saat mengawal demonstrasi mahasiswa, Senin (11/4/2022) besok.
Ketua Umun Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulteng, Muhammad Wahyuddin menyatakan demonstrasi adalah hak yang dijamin konstitusi.
“Kami berharap aparat keamanan menjaga pelaksanaan demo tetap bertindak bijak, mengayomi dan menjauhi tindak represif. Semoga aparat keamanan tetap sabar menjalankan tugasnya,” kata Wahyuddin, Minggu (10/4/2022).
Demo 11 April merupakan aksi serentak mahasiswa di sejumlah kota di tanah air tak terkecuali Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Massa tergabung dalam Mahasiswa se-Kota Palu rencananya menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sulteng.
Wahyuddin menilai, tuntutan mahasiswa menolak usulan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden sudah “on the track“.
Sebab, Undang-Undang Dasar (UUD) mengamanatkan bahwa kekuasan presiden dibatasi masa jabatannya maksimal dua periode.
“Semua pihak diharapkan tunduk pada konstitusi negara. Sudahi opini-opini yang secara tidak langsung mengajari rakyat untuk tidak patuh terhadap UUD 1945,” ujar Wahyuddin.
Adapun tuntutan mahasiswa lainnya, Wahyuddin menyebut hal tersebut berangkat dari kondisi di tengah-tengah masyarakat.
Menurutnya, rakyat saat ini serba terbebani lantaran harga-harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng melambung tinggi.
“Kenaikan harga-harga bahan pokok terutama jelang lebaran Idulfitri hampir dipastikan membebani kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus tampil mengendalikan laju kenaikan harga bahan-bahan pokok tersebut,” jelas Wahyuddin. (Rmd)
