HARIANSULTENG.COM, PALU – Peristiwa longsor di area tambang Poboya yang menelan korban jiwa mendapat sorotan dari DPRD Kota Palu.
DPRD meminta pemerintah serius menangani masalah pertambangan emas tanpa izin (PETI) Poboya karena terus menelan korban jiwa.
“Sudah berulang kali tambang ilegal memakan korban. Ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Anggota DPRD Palu, Nanang Palu, Sabtu (11/10/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan dirinya beberapa kali menerima keluhan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM), area yang juga menjadi lokasi aktivitas PETI.
Menurutnya, masyarakat khawatir aktivitas tambang ilegal akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keselamatan mereka.
Nanang bahkan mencurigai adanya potensi keterlibatan atau keuntungan yang diterima pihak perusahaan dari aktivitas tambang ilegal di wilayah konsesinya.
“Jangan hanya fokus ke penambang ilegalnya, tapi ke CPM juga. Jangan-jangan mereka dapat jatah dari tambang ilegal itu,” ucapnya.
Nanang yang dikenal memiliki latar belakang sebagai aktivis pencinta alam itu menyebut aktivitas tambang ilegal telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah serta berdampak pada kehidupan sosial masyarakat sekitar.
“Tambang emas ilegal merusak tatanan sosial, mencemari alam, dan membahayakan kesehatan manusia karena tidak mengikuti kaidah pertambangan yang benar,” jelasnya.
Meski begitu, Nanang menyerukan agar semua pihak, termasuk pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan kepolisian, duduk bersama mencari solusi komprehensif agar tidak ada pihak yang dirugikan.
“Saya harap semua pihak bisa duduk bersama mencari jalan keluar agar tidak ada yang dirugikan,” ujarnya.
(Fat)
