HARIANSULTENG.COM, PALU – Pekerjaan di bidang kecantikan menjadi pilihan kebanyakan kaum transpuan atau waria di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Keterampilan tata rias sebagai modal utama mereka untuk membuka usaha salon.
Bagi transpuan, bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mengikis stigma dan prasangka. Upy Mimi salah satunya, yang membuka salon di wilayah Kelurahan Boyaoge.
Suatu sore pada Sabtu (3/2/2024), salon milik Upy Mimi buka namun masih lengang. Hanya ada seorang perempuan berjilbab duduk di ruang depan.
“Tunggu yah saya panggil dulu (Upy Mimi),” ucapnya menyambut kedatangan HarianSulteng.com.
Meski jarum jam menunjukkan pukul 5 sore, namun sengatan matahari Palu masih sangat terasa. Sore itu pekerja di salon sengaja menutup sebagian gorden untuk mengurangi sinarnya masuk ke dalam ruangan.
Mimi Salon sekilas sama seperti salon pada umumnya, ada cemin tempel, kursi dan peralatan kecantikan lainnya. Sembari menunggu antrian, pengunjung dapat menonton TV LED yang dipasang di ruang depan.
Salon itu juga kini menjadi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang difasilitasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hal ini diketahui lewat neon box Mimi Salon yang terletak di luar ruangan.
Beberapa menit kemudian Upy Mimi keluar menghampiri HarianSulteng.com, dan mulai bercerita tentang komunitas transpuan di Palu. Ia tampak antusias karena sudah lama juga ingin membagikan kisahnya kepada wartawan.
Mimi terlahir sebagai seorang lelaki. Namun, gestur dan gaya bicaranya yang lebih mengarah ke perempuan sangat terlihat jelas.
Transpuan bertahun-tahun bertarung di tengah kuatnya stigmatisasi dan diskriminasi hanya karena ekspresi gender yang mereka pilih. Komunitas mereka ada, tetapi kehadirannya tidak diterima.
Mimi teringat saat komunitasnya ingin mengadakan lomba busana waria pada 2021. Namun reaksi penolakan dan pandangan buruk langsung ditunjukkan banyak orang ketika undangan beredar luas di media sosial. Kegiatan pun terpaksa dibatalkan.
“Ini selalu menjadi polemik di masyarakat. Kegiatan-kegiatan dari waria selalu dianggap negatif. Padahal kami bukan orang-orang yang ingin mendirikan sebuah negara atau memerdekakan diri. Waria selalu dipandang maksiat dan sebagainya. Itu yang kami sayangkan,” ungkapnya.
Tidak semua transpuan di Palu merupakan penduduk asli. Sebagian mereka datang dari luar daerah dan memilih ibu kota Sulawesi Tengah sebagai tempat mengadu nasib.
Mimi merasakan betul bagaimana transpuan menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap perlakuan diskriminatif. Selain dianggap pendosa, ada juga yang menuding transpuan sebagai sumber penyebaran HIV/AIDS.
“Hak asasi berbicara tentang hak-hak yang melekat pada manusia, tidak mengenal waria atau lainnya. Ini sangat diskriminatif,” imbuhnya.
Tahun 2010, Mimi menggagas dibentuknya Himpunan Waria (Hiwari) Sulawesi Tengah. Ia ditunjuk menjadi ketua melalui proses pemilihan layaknya pemilu yang diikuti lebih dari 100 transpuan.
Sejak itu ia berusaha kuat menepis beragam stigma. Mimi lalu membentuk Komunitas Pombegaya pada 2018. Di Pombegaya, ratusan transpuan membicarakan masalah mereka sendiri dan masyarakat, kemudian mengambil tindakan.
