Home / Sulteng

Kamis, 31 Agustus 2023 - 16:39 WIB

Respons Jokowi soal Penyintas Masih Banyak Tinggal di Huntara Pascagempa Sulteng 2018

Presiden Jokowi berkunjung ke Pasar Masomba, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (30/8/2023)/hariansulteng

Presiden Jokowi berkunjung ke Pasar Masomba, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (30/8/2023)/hariansulteng

HARIANSULTENG.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi terkait proses pembangunan hunian tetap (huntap) pascagempa di Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2018.

5 tahun pascabencana, masih terdapat penyintas yang tinggal di shelter pengungsian atau hunian sementara (huntara).

Jokowi mengaku belum menerima laporan terakhir terkait jumlah huntap yang telah dibangun. Hal itu ia utarakan disela kunjungannya ke Kota Palu, Rabu (30/8/2023).

“Saya belum mendapat laporan terakhir. Yang jelas kita bangun kan sudah ribuan, baik yang swasta maupun dari Kementerian PUPR. Nanti akan saya cek lagi, kekurangannya berapa akan kita lanjutkan,” kata Jokowi.

Baca juga  Koalisi BerAmal Beri Skor Penampilan Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri saat Debat: 99 dari 100

Mengutip laman resmi Kementerian PUPR yang dirilis 27 Maret 2023, pembangunan huntap dilakukan di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi sebanyak 5.732 unit.

Pembangunan tahap pertama sebanyak 1.679 unit telah selesai tahun 2022 lalu dan sudah mulai dihuni oleh masyarakat.

“Saat ini kami tengah melaksanakan pembangunan tahap kedua sebanyak 4.053 unit. Para calon penghuninya juga sudah terverifikasi. Kami targetkan pembangunan tahap kedua ini bisa tuntas seluruhnya pada Desember 2023,” ungkap Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II Direktorat Jenderal Perumahan, Bakhtiar.

Baca juga  KPU Sulteng Ungkap Alasan Gelar Debat Pilgub di Jakarta

Melansir hasil monitoring SKP-HAM Sulteng, sebanyak 327 huntap di Kota Palu telah dibangun dari 2.998 kebutuhan.

Sementara di Sigi, kebutuhan huntap sebanyak 1.383 unit (terbangun 730 unit) dan kebutuhan huntap di Donggala mencapai 1.390 unit (terbangun 622 unit).

Secara keseluruhan, kebutuhan huntap pascagempa Sulteng 2018 mencapai 8.449 unit. Adapun progres yang dilaksanakan NGO 29,7 persen, pemerintah (non CERC – CSRRP) 1,96 persen, PUPR (CERC – CSRRP) 19,9 persen dan belum dibangun sebesar 48,4 persen. (Red)

Share :

Baca Juga

Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar dianugerahi gelar kehormatan Abnaul Khairaat/Ist

Sigi

Kakanwil Kemenkumham Sulteng Dianugerahi Gelar Kehormatan Abnaul Khairaat
Kapolresta Palu, Kombes Deny Abrahams memimpin serah terima jabatan (sertijab) 5 pejabat baru Polresta Palu, Senin (24/02/2025)/Ist

Palu

Lima Pejabat Utama Polresta Palu Dirotasi, Berikut Daftarnya
Kementerian PUPR gelar lokakarya jurnalisme kebencanaan di Palu, Jumat (26/5/2023)/hariansulteng

Palu

Jelang 5 Tahun Pascabencana, PWI Sulteng Serukan Jurnalis Suarakan Hak Penyintas
Stafsus Menkumham RI, Milton Hasibuan didampingi Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir beserta Pimti dan Kepala Rutan Kelas IIA Palu, Yansen dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Herdi, saat melakukan kunjungan di kolam budidaya ikan air tawar di Rutan Kelas llA Palu, Selasa (21/6/2022)/Ist

Palu

Stafsus Menkumham Milton Hasibuan Kunjungi Rutan Palu, Ini Tujuannya
Enam kelurahan di Kota Palu terendam banjir usai diguyur hujan deras, Minggu (23/7/2023)/Ist

Palu

3 Kelurahan di Kecamatan Palu Barat dan Palu Selatan Terendam Banjir, Puluhan Rumah Terdampak
PT Citra Palu Minerals (CPM) merupakan perusahaan pemegang kontrak karya atas konsesi pertambangan emas di Kelurahan Poboya, Kota Palu/BRMS

Palu

Buntut Pemutusan Hubungan Kerja Sama, LPM Kompak Suarakan ‘Usir CPM’ dari Poboya
Sri Tini Haris, korban gempa Palu 2018 di Huntara Hutan Kota Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah/hariansulteng

Palu

14 Miliar ABPD Habis Demi Munas XI KAHMI, Penyintas Pasigala Murka
Seorang buruh PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) bernama Ruly Alif Tauhid mengalami kecelakaan kerja hingga membuatnya kehilangan pergelangan tangan/Ist

Morowali Utara

Buruh PT GNI Alami Kecelakaan Kerja, Walhi Sulteng Soroti Lemahnya Pengawasan Pemerintah