Home / Sulteng

Selasa, 16 September 2025 - 22:14 WIB

KPK Diminta Usut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Proyek Jalur Kebun Kopi

Situasi Jalur Kebun Kopi pascalongsor, Minggu (14/9/2025). (Foto: Istimewa)

Situasi Jalur Kebun Kopi pascalongsor, Minggu (14/9/2025). (Foto: Istimewa)

HARIANSULTENG.COM – Gapensi Donggala mengendus dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek preservasi Jalur Kebun Kopi penghubung Kota Palu-Parigi Moutong.

Proyek ini dilaksanakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah (BPJN Sulteng) dengan menggandeng PT Firman Anugerah Jaya sebagai kontraktor pelaksana.

Nilai kontrak proyek preservasi ruas Kebun Kopi mencapai Rp17,5 miliar dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender. Kontrak diteken 28 Mei 2025.

Publik menilai preservasi Jalur Kebun Kopi bak “proyek abadi” lantaran tak juga meminimalisir longsor yang terus berulang.

“Bukan hanya proyek abadi, tetapi proyek yang sengaja dipelihara agar terus ada anggaran yang bisa dinikmati. Negara seharusnya bertanggung jawab atas berbagai musibah longsor yang terjadi, bukan lepas tangan. KPK harus turun tangan mengusut tuntas proyek ini, karena ada indikasi kuat penyalahgunaan anggaran,” ujar Sekretaris BPC Gapensi Donggala, Erwin Bulukumba, Selasa (16/9/2025).

Baca juga  Bawaslu Sulteng Sebut Ada Dua Titik Rawan di Tahap Pemutakhiran Data Pemilih

Erwin menyatakan Gapensi Donggala akan melakukan investigasi independen terkait alokasi anggaran sejak awal proyek hingga saat ini.

Menurutnya, besar kemungkinan dana besar yang dikucurkan hanya dinikmati segelintir pihak, baik pengguna anggaran maupun kontraktor.

Ia menambahkan, kecelakaan akibat longsor di jalur Kebun Kopi telah mengakibatkan banyak korban kehilangan harta benda maupun nyawa.

Lebih ironis lagi, sambung Erwin, wacana membangun jalan alternatif Palu–Parigi sebenarnya pernah digulirkan.

Baca juga  Wacana Duet Anwar Hafid-Reny Lamadjido di Pilgub 2024, PKB Sulteng: Belum Ada Keputusan

Jalan itu diyakini bisa memangkas waktu perjalanan hanya beberapa jam dan lebih aman dari ancaman longsor.

Namun, wacana itu selalu ditolak dengan alasan wilayah yang akan dibangun termasuk kawasan Taman Hutan Raya (Tahura).

“Kalau benar demi kepentingan rakyat, seharusnya ada solusi permanen. Tidak mungkin selamanya masyarakat dipaksa melewati jalur Kebun Kopi yang rawan longsor dan proyeknya terus menyedot anggaran negara. Saya menduga ada persekongkolan jahat antara pengguna anggaran dan kontraktor, sehingga proyek ini sengaja diabadikan. KPK harus turun tangan sebelum kerugian semakin besar,” pungkas Erwin.

(Rif)

Share :

Baca Juga

Bupati Morowali Utara, dr dr Delis Jurkason Hehi/Facebook Delis Djira

Morowali Utara

Bupati Morowali Utara Akui Tak Melihat Ada Kesenjangan antara TKA dan TKI di PT GNI
Anwar Hafid saat meninjau lokasi pertambangan PT CPM beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)

Morowali

Tren Deforestasi di Morowali: Kehilangan Hutan Memuncak di Era Anwar Hafid
Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona/Instagram @mutmainahkorona

Palu

Mutmainah Korona Miris Lihat Pemakaman Massal Poboya
Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi (kiri) gelar jumpa pers terkait ancaman dan pemerasan terhadap dirinya/Ist

Sigi

Polisi Selidiki Dugaan Pemerasan ke Wakil Bupati Sigi dengan Ancaman Sebar Video Syur
Mahasiswi Untad, Annisa berbincang dengan Presiden Jokowi di acara acara Pameran Solusi Kebencanaan Adexco 2022 di Bali Art Collection, Badung, Bali pada Rabu (25/5/2022)/Instagram @cyan.indonesia

Nasional

Bertemu Jokowi, Mahasiswi Untad Minta Pemerintah Serius Dengarkan Aspirasi Anak Muda
Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan/Instagram @luhut.pandjaitan

Morowali

Luhut Minta Tindak Tegas Kasus Ledakan Smelter di Morowali: Kalau Ada Pidana, Pidanakan Saja
Korem 132/Tadulako laksanakan pembinaan Rencana Tata Ruang Pertahanan Darat/Ist

Sulteng

Korem 132/Tadulako Laksanakan Pembinaan Rencana Tata Ruang Pertahanan Darat
Ilustrasi pemilu/Ist

Donggala

Abaikan Rekomendasi, Bawaslu Sebut KPU Donggala Bisa Hilangkan Hak Konstitusi Warga Negara