Home / Morowali Utara

Senin, 12 September 2022 - 12:16 WIB

Konflik Petani Dengan PT ANA Tak Kunjung Selesai, FRAS Sulteng : Jangan Ada Kongkalikong

Koordinator FRAS Sulteng Eva Bande/istimewa

Koordinator FRAS Sulteng Eva Bande/istimewa

HARIANSULTENG.COM,MORUT – Terkait konflik agraria yang berkepanjangan antara Petani di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara (Morut) dengan PT Agro Nusa Abadi (ANA).

Koordintaro Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulteng Eva Bande mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah untuk lebih serius dalam menangani persoalan tersebut.

“Tim yang dibentuk oleh Pemprov jangan lelet menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Konfliknya jelas dan sudah berlangsung puluhan tahun. Akar masalahnya pun juga jelas yakni perampasan lahan oleh perusahaan ilegal yang tidak punya HGU. Rapat berkali-kali dan peninjauan lapangan sudah dilakukan, tetapi sampai sekarang tidak ada eksekusi. Jangan-jangan dugaan adanya Kongkalikong antara PT ANA dan tim Pemprov benar adanya. Kita harus mewaspadai itu,” kata Eva Bande, Senin (12/9/2022) pagi.

Baca juga  Kunker ke Sulteng, Ketua Komnas HAM RI Respons Aspirasi soal Tanah Adat Tau Taa Burangas Dicaplok Perusahaan

Sebelumnya diketahui, Tim Pemprov Sulteng telah melakukan mediasi dan pengecekan lokasi di lahan para petani yang berkonflik dengan PT ANA.

Sehingga FRAS menilai, perusahaan harus dikenakan sanksi karna beroprasi tanpa mengantongi izin HGU.

Kemudian Pemprov Sulteng tidak lagi mengakomodir kepentingan korporasi yang merugikan masyarakat.

Selain itu FRAS juga meminta keterlibatan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Morut, untuk segera merespon konflik agraria yang terjadi di daerahnya.

Baca juga  Buntut Kerusuhan di PT GNI, Polda Sulteng Tetapkan 17 Orang Sebagai Tersangka

” Sebagai pimpinan daerah tentunya harus berperan aktif dalam mengambil kebijakan yang pro terhadap masyarakat kecil. Pemda jangan main-main dalam kasus ini,” ungkapnya.

Untuk pihak aparat penegak Hukum, FRAS menekankan agar bertindak secara persuasif dan tidak mengedepankan kekerasan terhadap para petani yang mempertahankan hak atas tanahnya.

“Kalau demikian yang dipertontonkan, maka rakyat akan tidak semakin percaya pada hukum. Hukum itu harus adil, semua orang setara dimata hukum,” tutup aktivis agraria tersebut.

Share :

Baca Juga

Ratusan massa tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Towara menggelar demonstrasi di Kantor Bupati Morowali Utara (Morut), Kamis (19/9/2024)/Ist

Morowali Utara

Darurat Air Bersih dan Polusi Udara, Warga Desa Towara Demo Kantor Bupati Morut
Wakil Gubernur Ma'mun Amir

Banggai

Resmi Dilantik, Wagub Sulteng Harap Terobosan IDAI Atasi Stunting
Koordinator Jatam Sulteng, Moh Taufik/hariansulteng

Morowali Utara

Jatam Desak Polisi Usut Aktivitas Perusahaan Tambang Nikel di Balik Banjir Bandang Morut
Ilustrasi/KPK RI

Morowali Utara

Negara Rugi Rp 8 Miliar, KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Pembangunan Kantor DPRD Morut
CV Putri Perdana menyerahkan santunan kepada keluarga pekerja korban banjir bandang di Desa Desa Tamainusi, Kabupaten Morowali Utara, Selasa malam (07/01/2025)/Ist

Morowali Utara

CV Putri Perdana Beri Santunan untuk Keluarga Pekerja Korban Banjir Bandang di Morut
Delis Julkarson Hehi melantik 96 pejabat di lingkungan Pemkab Morut, Selasa (1/3/2022)/Ist

Morowali Utara

Lantik 96 Pejabat Baru Pemkab Morut, Delis: Jangan Ada yang Merasa Superman
Koordinator FRAS Sulteng Eva Bande/istimewa

Morowali Utara

FRAS Sulteng Sesalkan Tim Pemprov Buat Keputusan Tanpa Melibatkan Petani
Jeffisa Putra Amrullah/Ist

Morowali Utara

Maju Pilkada Morut, Bung Jeff Mohon Doa dan Dukungan Masyarakat