HARIANSULTENG.COM, MORUT – Bendahara Desa Peonea, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara (Morut) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa.
Tersangka Alfets Risal Tampoma alias Risal diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023 dan 2024.
“Kami sudah tetapkan tersangka bendahara Peonea terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp648.692.101,00,” ujar Kanit Tipikor Polres Morut, Ipda Amara, Kamis (13/03/2025).
Tersangka diduga melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Kasus ini bermula ketika Risal tergiur untuk menanamkan dana desa dalam sebuah investasi yang ternyata bodong.
Selain itu, sebagian dana tersebut juga diduga digunakan untuk melunasi pinjaman pribadinya di salah satu bank.
Akibat perbuatannya, keuangan desa mengalami kerugian besar, dan proyek-proyek yang seharusnya dibiayai dari APBDes terhambat atau bahkan tidak terlaksana.
Polisi saat ini masih terus mendalami aliran dana tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini.
“Kami masih mengusut kemana saja dana ini mengalir,” ucap Amara.
Pasal 2 UU Tipikor disebutkan bahwa siapapun yang dengan sengaja melakukan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana dengan hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.
Sementara itu, pasal 3 mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, yang juga dapat berujung pada hukuman penjara maksimal 20 tahun.
Pasal 8 juga menjerat pelaku dengan hukuman pidana bagi penyelenggara negara atau bendahara yang menggelapkan uang dalam jabatannya, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret bendahara desa ini menuai reaksi keras dari warga Desa Peonea.
Banyak masyarakat yang kecewa karena dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga malah diselewengkan oleh oknum perangkat desa.
“Sangat disayangkan, karena dana desa itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Kami berharap kasus ini diproses dengan transparan, dan jika ada pihak lain yang terlibat, mereka juga harus ditindak,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
(Red)
