HARIANSULTENG.COM, MORUT – Inspektur Tambang mengeluarkan sejumlah perintah terkait banjir bandang di area pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara (Morut) beberapa waktu lalu.
Tiga hari usai kejadian tersebut, tim dari Inspektur Tambang Sulteng berangkat menuju lokasi kejadian untuk memulai investigasi.
“Hari Senin (6 Januari 2025) kami tiba, langsung melakukan koordinasi. Keesokan harinya kami bersama DPRD Morut bersama-sama meninjau lokasi,” ucap Koordinator Inspektur Tambang Sulteng, Moh Saleh, Rabu (22/01/2025).
Saleh mengatakan, terdapat lima perusahaan tambang yang berada di lokasi terdampak banjir, yaitu CV Surya Amindo Perkasa (SAP), CV Putri Perdana (PP), CV Rezky Utama (RU), PT Usaha Kita Kinerjatama (UKK), dan PT Palu Baruga Yaku (PBY).
Tim Inspektur Tambang menemukan adanya pembangunan jalan (hauling) yang melewati aliran sungai oleh CV Putri Perdana.
Namun berjalannya waktu ditambah curah hujan yang tinggi, membuat gorong-gorong tertutup sepenuhnya.
Kondisi ini membuat air sungai meluap membawa sedimentasi material tambang hingga menerjang fasilitas camp milik CV Surya Amindo Perkasa.
“Curah hujan yang tinggi mengakibatkan gorong-gorong lambat laun tertutup. Puncaknya itulah kejadian kemarin, tidak mampu menahan sehingga air keluar,” jelas Saleh.
Hasil investigasi tim Inspektur Tambang Sulteng selama 5 hari ini kemudian diteruskan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pada 14 Januari 2025, Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang, Hendra Gunawan, mengeluarkan 7 perintah sebagai berikut:
1. CV Surya Amindo Perkasa tidak diperkenankan untuk menggunakan kembali area camp sebelum melakukan kajian teknis dan hasil kajian dilaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang.
2. CV Putri Perdana tidak diperkenankan membangun jembatan pada aliran sungai aktif sebelum melakukan kajian teknis dan hasil kajian dilaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang.
3. PT UKK, CV RU, CV PP, PT PBY dan CV SAP segera melaksanakan kajian risiko atas kelayakan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang yang dimiliki saat ini dan segera melakukan identifikasi dan penilaian, serta pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat serta menyediakan prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat.
4. PT UKK, CV RU, CV PP, PT PBY dan CV SAP segera melaksanakan kajian teknis (geoteknik, hidrologi, hidrogeologi) sebagai dasar perencanaan kegiatan teknis pertambangan berikutnya dan hasil kajian dilaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang.
5. PT UKK, CV RU, CV PP, PT PBY dan CV SAP segera menyediakan sistem pengaliran yang memadai sebagai upaya pengelolaan air tambang pada semua bukaan lahan tambang khusnya pada catchment area yang air limpasannya mengarah langsung ke alur sungai aktif maupun yang mengarah ke media lingkungan lainnya yang paling tidak tersedia saluran drainase, kolam pengendap dan sarana kendali erosi.
6. PT UKK, CV RU, CV PP, PT PBY dan CV SAP segera melaksanakan reklamasi sesuai rencana reklamasi yang telah disetujui pada semua lahan terganggu meliputi bukaan lahan bekas tambang yang sudah tidak digunakan lagi (mine out), maupun bukaan lahan di luar bukaan lahan bekas tambang sudah tidak digunakan lagi termasuk lereng-lereng tambang.
