HARIANSULTENG.COM — Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Aristan, S.Pt., memberikan pandangannya tentang 100 hari kerja pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, Anwar Hafid-Reny A. Lamadjido.
Aristan menilai kinerja Anwar-Reny dalam 100 hari pertama menunjukkan langkah positif, terutama dalam mewujudkan nawacita alias sembilan program prioritas yang dicanangkan untuk lima tahun ke depan.
“Saya melihat 100 hari kinerja ini cukup baik dan perlu diapresiasi. Bagaimana komitmen mereka untuk merealisasikan 9 Program Berani (Bersama Anwar-Reny),” ungkap Aristan saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).
Dirinya menambahkan, pernyataan-pernyataan Anwar Hafid selama ini juga mencerminkan keberpihakannya pada masyarakat bawah.
Kemudian dari sisi penataan birokrasi, politisi NasDem itu menyambut baik pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov Sulteng.
Proses uji kompetensi atau job fit yang diikuti 50 pejabat ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, Kamis (17/4/2025).
Para peserta terdiri dari 45 pejabat pimpinan tinggi pratama dari lingkup provinsi dan lima orang dari kabupaten/kota,yaitu dua orang dari Morowali, satu orang asal Sigi, serta dua peserta lainnya dari Palu.
“Gubernur melaksanakan job fit untuk perbaikan dan penguatan birokrasi. Ini hal yang baik. Hal lain yang juga perlu diapresiasi bagaimana gubernur memperjuangkan DBH (dana bagi hasil) di sektor pertambangan,” ucap Aristan.
Ia mengungkapkan, DPRD Sulteng akan terus mengawal dan mendorong pemerintahan Anwar-Reny untuk menjaga konsistensi kinerjanya setelah melewati 100 hari kerja.
Menurut Aristan, 100 hari kerja masih terlalu singkat untuk dijadikan tolok ukur dalam menilai kinerja kepala daerah. Sehingga ia berharap tindakan dan kebijakan gubernur sesuai dengan janji politiknya.
“Kita apresiasi langkah gubenur di 100 hari ini. Nanti kita lihat seperti apa selanjutnya. Kalau hanya sebatas pernyataan, semua orang juga bisa. Mestinya pernyataan diikuti dengan tindakan yang lebih konkret. Meski tidak bisa sekaligus, tapi progresnya kelihatan,” tuturnya.
Satu sisi, Aristan menambahkan, pelayanan di bidang kesehatan masih menjadi celah yang perlu dievaluasi Pemprov Sulteng.
Baru-baru ini, dirinya menerima aduan masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang dipulangkan dari RSUD Undata sebelum sembuh karena telah melewati batas waktu rawat inap.
“Soal pelayanan di RSUD Undata yang buruk ini perlu menjadi perhatian gubernur. Saya dihubungi bahwa ada pasien dari Pipikoro pernah dipulangkan paksa oleh Rumah Sakit Undata. Pasien dipulangkan masih menggunakan kateter,” ungkap Aristsn.
Dari kasus ini, Aristan menilai kejadian-kejadian serupa juga bisa saja terjadi di rumah sakit lainnya yang ada di Sulawesi Tengah.
“Bagaimana kalau orang sakit parah dan meninggal di jalan? Sementara pasien butuh perawatan lebih lama. Jika memang aturan rawat inap BPJS Kesehatan dibatasi, tidak peduli apakah belum sembuh atau sudah sembuh, harus ada langkah konkret dari gubernur untuk mengantisipasi persoalan ini,” pungkasnya.
Keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan ini bukan pertama kali terjadi di era kepemimpinan Anwar-Reny.
Pada 19 Mei 2025, media sosial Facebook dihebohkan dengan postingan surat terbuka berisi curhatan warga soal buruknya pelayanan di RSUD Undata.
Akun Facebook bernama Wibowo Om Bowo, menceritakan pengalaman saudaranya yang merasa dipingpong petugas ketika ingin melakukan pemeriksaan di Poli Urologi.
Sementara, mereka yang tinggal di Kabupaten Donggala punya keterbatasan biaya untuk menyewa transportasi jika harus bolak balik ke RSUD Undata di Jalan Trans Sulawesi, Palu.
(Fan)
