HARIANSULTENG.COM,PALU– Lahan warga di Desa Hombola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai diduga diserobot PT. Sawindo Cemerlang.
Tanah milik Demas Saamapap itu merupakan salah satu dari 58 orang petani sawit di Batui.
Ia berkonflik dengan PT. Sawindo Cemerlang kemudian Demas Saampap dilaporkan PT. Sawindo atas tuduhan pencurian buah sawit dilahanya sendiri pada November 2021, lalu ia ditetapkan menjadi tersangka sejak 25 Mei 2022.
Maka dari kasus Demas yang menjadi tersangka atas laporan tersebut, Wahana lingkungan hidup (WALHI) Sulawesi Tengah turun tangan langsung.
Menurut Walhi Sulteng, pada kasus itu adanya dugaan kriminalisasi atau tuduhan melakukan pencurian kelapa sawit di lahan sendiri sudah sering terjadi pada petani atau pemilik lahan.
Kemudian Walhi juga menganggap aparat tutup mata terhadap PT Sawindo Cemerlang yang menyerobot lahan warga.
“HGU PT Sawindo Cemerlang baru terbit tahun 2014, tahun sebelumnya petani belum memiliki komoditi sawit dan 2010 PT Sawindo masih memegang izin lokasi (Inlok) sudah melakukan pembibitan sawit di lahan para petani dengan iming imingan para petani akan diajak bermitra skema plasma tapi sampai saat ini hal itu tidak teralisasi,” jelas Kepala Departemen Advokasi Walhi Sulteng, Khairul Syahputra, Selasa (31/5/2022).
“Setelah 2014 sudah masuk proses pemanenen dan PT Sawindo sudah melakukan pemanen hingga berkali-kali di atas lahan yang di tanami secara paksa atau secara sepihak,”tambahnya.
Kahirul juga menjelaskan, HGU PT. Sawindo Cemerlang baru terbit tahun 2014, tahun sebelumnya petani belum memiliki komoditi sawit.
Kemudian pada tahun 2010 PT Sawindo masih memegang izin lokasi (Inlok) sudah melakukan pembibitan sawit di lahan para petani.
Pembibitan tersebut dilakukan dengan iming imingan para petani akan diajak bermitra skema plasma, namun sampai saat ini hal itu tidak teralisasi.
“Setelah 2014 sudah masuk proses pemanenen dan PT. Sawindo sudah melakukan pemanen hingga berkali-kali di atas lahan yang di tanami secara paksa atau secara sepihak,” ungkapnya.
Khairul juga menegaskan bagaimana ATR/ BPN dalam proses Inlok ke penerbitan Hak Guna Usaha (HGU).
Serta riwayat risalah tanah pengelolaan diberikan ATR/BPN ke perusahaan tumpang-tindih dengan masyarakat.
“Bagaimana BPN terbitkan inlok HGU dalam rekapitulasi tanah-tanah di antaranya tanah dalam bentuk SKPT, SHM, tanah Ulayat , tanah transmigrasi dilakukan oleh panitia,” tandasnya.
“Jadi dalam skema apa tanah masyarakat ini yang dikelola oleh PT. Sawindo,” tanyanya.
Kemudian Walhi Sulteng mengungkapkan, dari masalah diatas, masyarakat atau pemilik tanah tidak mendapatkan untung apa-apa ketika melakukan panen di lahannya sendir tapi justru malah dipidanakan.
Maka dari itu Walhi Sulteng menilai proses kriminalisasi itu mendapat atensi khusus dari pihak Kepolisian dalam penegakkan hukum pidana pencurian buah kelapa sawit.
Menurut Walhi Sulteng, kepolisian lebih condong merespon laporan pihak perusahaan, ketimbang masyarakat atau petani.
“Para pemilik lahan ketika memanen objek sawit di atasnya dipidanakan, tapi terhadap PT Sawindo yang menyerobot lahan masyarakat pihak aparat bungkam hal itu,”tandas Khairul.
