HARIANSULTENG.COM, PALU – Forum Jurnalis Sulawesi Tengah (Sulteng) mendesak calon gubernur (cagub) Sulteng berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan, transisi energi dan melindungi masyarakat adat.
Mereka menyuarakan sejumlah persoalan kritis di tengah maraknya industri pertambangan dalam sebuah diskusi panel pasangan cagub-cawagub Sulteng.
Kegiatan ini digagas oleh AJI Palu, IJTI Sulteng, PFI Palu, dan AMSI Sulteng bertempat di Swiss Belhotel, Selasa (19/11/2024).
Diskusi yang dihadiri puluhan jurnalis dan aktivis NGO itu bertujuan untuk menguatkan pemahaman peserta tentang degradasi lingkungan.
Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Lore Lindu Bariri, Asep Firman Ilahi menjelaskan komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan lingkungan penting untuk mencegah dampak buruk perubahan iklim yang mengarah pada krisis.
Pihaknya mencatat sejauh ini Sulteng mengalami trend kenaikan suhu di atas rata-rata normal bahkan diproyeksikan terus akan meningkat.
Hingga tahun 2023, tercatat ada tiga daerah di Sulteng yang mengalami kenaikan suhu signifikan di atas 39 derajat, yakni Palu, Poso, dan Tolitoli.
Di sisi lain hujan sedang dan lebat juga tercatat mengalami kecenderungan peningkatan frekuensi yang tercatat sejak 1970-an.
”Salah satu penyebab iklim berubah adalah aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan pembabatan hutan,” kata Asep yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut.
Tata kelola lingkungan dan hutan yang baik juga menjadi desakan masyarakat adat Sulawesi Tengah.
Ketua Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Kamalisi, Demus Y Paridjono menyebut perluasan wilayah industri pertambangan dan kebijakan kehutanan sepihak di Sulteng telah mempersempit ruang hidup masyarakat adat.
Demus mencontohkan kasus-kasus itu terjadi di Salena Kelurahan Buluri, Kota Palu dengan adanya 4 izin tambang yang masuk, 2 izin tambang di Desa Kalora, Kabupaten Sigi yang membuat 14 warga menjadi terlapor di Polda Sulteng, juga klaim lahan 280 hektare di Dolo Barat yang merampas ruang masyarakat adat.
”Kami memohon kepada siapapun yang menjadi pemimpin Sulawesi Tengah nanti dapat mendorong Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat,” kata Demus.
Sementara itu pegiat sosial, Arianto Sangaji dalam forum itu menyorot pentingnya keberpihakan kepala daerah terhadap transisi energi dari fosil ke energi yang bersih sebagai jalan mitigasi krisis iklim dan dampak buruknya terhadap masyarakat terutama di sekitar tambang nikel yang masih menggunakan PLTU batubara.
”Siapapun yang akan terpilih nanti harus bersungguh-sungguh mendorong penghentian PLTU Batubara. Dampaknya buruk bagi warga sekitar. Pemerintah daerah harus menjadi motor untuk itu,” ujarnya.
Selain mendapat pengantar masalah Calon Gubernur Sulteng yang menghadiri diskusi panel itu juga mendapat pertanyaan-pertanyaan dari 5 jurnalis yang menjadi panelis.
Jurnalis Mongabay, Minnie Rivai yang menyorot tata kelola pertambangan dan lingkungan di Sulteng, mempertanyakan strategi penguatan fungsi pengawas pertambangan di tengah bencana, deforestasi, dan persoalan sosial yang terus muncul akibat aktivitas tambang.
