Ancaman eksistensi masyarakat adat di tengah industri pertambangan kembali ditegaskan Yardin Hasan, jurnalis yang juga menjadi panelis. Pemerintah menurutnya cenderung masih abai terhadap nasib masyarakat adat.
Kecenderungan itu, ujar Yardin, tampak dari Suku Wana yang masih berjuang mendapat pengakuan atas tanah mereka yang diokupasi perusahaan-perusahaan tambang, nuga masyarakat adat di Salena, Kota Palu yang terhimpit aktivitas tambang.
Di sektor transisi energi, Basri Marzuki menekankan pada pentingnya strategi pemimpin daerah mencari jalan keluar dari ketergantungan industri nikel saat ini terhadap PLTU Batabara yang tidak hanya memperburuk kondisi iklim namun juga kesehatan masyarakat.
Laju deforestasi yang berkontribusi pada pemanasan suhu dan perubahan iklim di Sulteng juga diingatkan menjadi perhatian Calon Gubernur Sulteng.
Sementara itu, Ketua AMSI Sulteng, Mohamad Iqbal, menyebut pemimpin daerah harus menjawab konkret pilihan terhadap perlindungan hutan di tengah godaan investasi.
Selain persoalan lingkungan, panelis juga menegaskan perlindungan jurnalis dan kebebasan berekspresi harus juga jadi komitmen calon gubernur.
Menurut Rahman Odi, pengurus IJTI Sulteng, hal ini penting sebagai wujud partisipasi publik terhadap jalannya pemerintahan.
Menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu, Ahmad Ali yang menjadi satu-satunya calon gubernur Sulteng yang memenuhi undangan diskusi menyatakan pihaknya berkomitmen mempertimbangkan lingkungan dan masyarakat dalam pengembilan kebijakannya nanti termasuk pengawasan.
“Kedepan harusnya kewenangan pengawasan diserahkan ke pemda. Tidak ada jalan lain selain penindakan untuk memastikan kegiatan tersebut berbasis lingkungan. Ini jadi upaya kita,” kata Ahmad Ali menjawab persoalan tata kelola pertambangan.
Masyarakat adat ditegaskannya akan menjadi prioritas saat berhadapan dengan pertambangan.
Di sektor transisi energi, putra Morowali itu menyatakan akan memastikan hilirisasi industri menggunakan energi bersih selain fosil serta memaksimalkan potensi sumber daya energi bersih terkelola dengan baik.
Sementara itu kebebasan pers dan berekspresi, kata Ali, akan dijamin dengan mengadakan pertemuan rutin dengan jurnalis dan kelompok masyarakat.
Mat Ali juga berharap jurnalis tetap menghasilkan karya berkualitas yang dapat menjadi rujukan kebijakan pemerintahan yang dipimpinnya nanti.
Forum Jurnalis Sulteng sejak awal mengundang ketiga atau semua calon gubernur Sulteng untuk menghadiri diskusi tersebut. Namun hanya satu cagub yang bersedia hadir.
“Kami berharap ini memberi penguatan isu lingkungan dalam Pilkada Sulteng 2024, peningkatan kapasitas jurnalis serta kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan,” ucap Ketua AJI Palu, Agung Sumandjaya.
(Red)
