Home / Sulteng

Rabu, 18 September 2024 - 18:56 WIB

Tim BERAMAL Sebut Ada Dugaan ASN di Sulteng Diintimidasi untuk Pilih Cagub Tertentu

Shauqi Husen Maskati/Ist

Shauqi Husen Maskati/Ist

HARIANSULTENG.COM – Tim pemenangan Bersama Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri (BERAMAL) mengklaim adanya dugaan intimidasi terhadap ASN menjelang penetapan pasangan cagub-cawagub Sulteng.

Dugaan intimidasi itu berupa arahan dari pejabat atau pimpinan tempat mereka bekerja untuk memilih pasangan calon (paslon) tertentu di Pilgub Sulteng 2024.

“Ada indikasi seperti itu. Kami menerima laporan dari sebagian besar sahabat dan teman ASN, karyawan/karyawati BUMD, guru serta tenaga honorer yang merasa tidak nyaman dengan gaya-gaya intimidasi semacam ini,” ujar Wakil ketua Tim BERAMAL, Shauqi Husen Maskati, Rabu (18/9/2024).

Shauqi menuturkan, pihaknya masih mengumpulkan laporan dan mendata di mana saja kejadian dugaan intimidasi tersebut sebelum diserahkan dan dikaji oleh tim hukum BERAMAL.

Baca juga  Kunjungi Pemuka Agama Gereja di Parimo, Ahmad Ali: Sulteng Bisa Jadi Simpul Toleransi Indonesia

Politisi PPP itu mengingatkan seluruh pejabat pemerintahan baik level provinsi, kabupaten dan kota se-Sulteng untuk tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mengintimidasi ASN demi kepentingan politik.

Menurutnya, tindakan tersebut jika terbukti justru bisa merugikan kandidat karena berpotensi didiskualifikasi dari peserta Pilgub Sulteng.

“Mereka diancam akan dinonaktifkan atau dinonjobkan dari kedudukannya jika tidak memilih calon gubernur yang sudah diarahkan. Ini jelas adalah pelanggaran berat,” ungkap Shauqi.

Modus intimidasi tersebut, kata Shauqi, biasanya terjadi saat apel atau rapat terbatas, serta melalui pesan berantai grup Whatsapp internal kantor pemerintahan.

Baca juga  Usulkan 8 Nama Cagub-Cawagub untuk Pilkada 2024, PKS Sulteng Tunggu Keputusan DPP

Diketahui, tahapan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur akan dilaksanakan KPU pada 22 September 2024 mendatang.

Shauqi meminta Bawaslu Sulteng aktif mengawasi dan mencegah segala potensi pelanggaran termasuk di lingkungan pemerintahan yang mestinya netral di Pilkada 2024.

“Bawaslu sampai jajaran ke bawah segera mengawasi hal ini dan mengantisipasi agar tdk terjadi abuse of power. Karena sebentar lagi kita akan memiliki gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah yang baru, Insya Allah dia adalah Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri,” ucapnya.

(Adv)

Share :

Baca Juga

Polda Sulteng melakukan pertemuan dalam rangka setting pengamanan jelang rapat pleno terbuka rekapitulasi suara, Sabtu (2/4/2024)/Ist

Sulteng

Polisi Tutup Jalan S Parman Selama Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Sulteng
Tim SAR melakukan pencarian terhadap seorang warga yang hilang diduga diterkam buaya di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (06/02/2025)/Ist

Morowali Utara

Tim SAR Cari Warga di Morowali Utara yang Hilang Diterkam Buaya
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Hardi mengukuti rapat koordinasi revitalisasi bahasa daerah secara virtual, Kamis (17/04/2025)/Pemkot Palu

Palu

Bahas Revitalisasi Bahasa Daerah, Pemkot Palu Ikuti Rakor Virtual Bersama Kemendikdasmen
Ilustrasi ijazah palsu/Ist

Parigi Moutong

Kembali Mencuat, BK Siap Selidiki Laporan Dugaan Ijazah Palsu Oknum Anggota DPRD Parimo
Kapolsek Poso Pesisir, AKP Risdiyanto menghadiri acara peringatan Isra Miraj di Ponpes Amanah Putra, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Senin (27/01/2025)/Ist

Poso

Peringatan Isra Miraj di Ponpes Amanah Putra Poso, Polri Ingatkan Bahaya Paham Radikalisme
Universitas Tadulako, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah/Ist

Sulteng

Deretan Teror Dialami Sejumlah Dosen Untad Usai Ungkap Dugaan Korupsi di Kampus
Umat muslim di Sulteng zikir dan sholawat Akbar kirim doa untuk Palestina/Ist

Sulteng

Umat Muslim di Sulteng Zikir dan Sholawat Akbar Kirim Doa untuk Palestina
Kantor KPU Palu di Jalan Selatan Nomor 6, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah/hariansulteng

Palu

Hari Keempat Pengumuman DCS Legislatif 2024, KPU Kota Palu Belum Terima Tanggapan Masyarakat