HARIANSULTENG.COM — Kinerja Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid bersama wakilnya, Reny A. Lamadjido, sudah berjalan 100 hari pada akhir Mei 2025.
Keduanya dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Pelantikan itu menandai langkah awal pasangan Berani (Bersama Anwar-Reny) untuk mewujudkan janji-janji kampanye.
Selama proses pencalonan—bahkan hingga menjabat—Anwar Hafid sering mengumbar janjinya yang tertuang dalam sembilan program unggulan Berani.
Lantas, bagaimana janji-janji tersebut mewujud dalam kenyataan?
Ilustrasi siswa-siswi SMAN 3 Palu (Sumber: PPID Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng)
Berani Cerdas
Anwar Hafid untuk pertama kalinya memimpin upacara sebagai gubernur pada perayaan HUT ke-61 Sulawesi Tengah, Minggu (13/4/2025).
Pada momen itu, Anwar-Reny meluncurkan dua dari sembilan program prioritasnya; Berani Cerdas dan Berani Sehat.
Melalui Berani Cerdas, Pemprov Sulteng membebaskan seluruh biaya bagi siswa SMA, SMK, dan SLB sederajat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Program ini juga mencakup pemberian beasiswa bagi anak-anak Sulteng yang ingin melanjutkan pendidikan untuk berbagai jenjang perguruan tinggi.
Sejak pendaftaran dibuka mulai 19 April dan resmi ditutup pada 13 Mei 2025, jumlah pendaftar beasiswa Berani Cerdas mencapai 79.946 orang.
“Alhamdulillah, saya lihat terakhir tadi ada 79 ribu yang mendaftar beasiswa untuk kuliah,” kata Anwar Hafid saat menutup acara Semarak Sulteng Nambaso, Senin malam (12/5).
Informasi resmi ihwal beasiswa ini diumumkan melalui Instagram @beranicerdas_. Namun belum ada informasi spesifik mengenai kuota penerima beasiswa.
Merujuk dokumen visi misi dan program Anwar-Reny, bantuan beasiswa pendidikan tinggi S1, S2 dan S3 diberikan kepada 2.426 mahasiswa miskin kategori ekstrem dan berprestasi.
Cek kesehatan warga (Sumber: dinkes.sultengprov.go.id)
Pelayanan Prima di Bidang Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
Berani Sehat menjadi program populis lainnya yang diluncurkan Anwar-Reny sebelum genap memasuki 100 hari masa kerja.
Berani Sehat lewat program Naseha Kami (layanan kesehatan masyarakat miskin), menjamin pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu hanya dengan menggunakan KTP.
Saat upacara peringatan HUT 61 Sulteng, Anwar Hafid ingin memastikan tidak ada lagi rakyat yang menderita karena kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan.
“Artinya siapa pun warga Sulteng yang sakit, cukup datang ke rumah sakit atau puskesmas. BPJS-nya langsung aktif saat itu juga. Pemerintah yang menanggung,” kata Anwar dalam sambutannya.
Namun, sebulan setelah program itu diluncurkan, keluhan warga muncul lewat surat terbuka yang dibagikan di media sosial Facebook.
Akun Facebook bernama Wibowo Om Bowo, mengeluhkan pelayanan di RSUD Undata—institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki Pemprov Sulteng.
Wibowo menceritakan pengalaman saudaranya yang merasa dipingpong petugas ketika ingin melakukan pemeriksaan di Poli Urologi.
Sementara, mereka yang tinggal di Kabupaten Donggala punya keterbatasan biaya untuk menyewa transportasi jika harus bolak balik ke RSUD Undata di Jalan Trans Sulawesi, Palu.
Surat terbuka yang terunggah pada 19 Mei 2025 itu seketika viral dan mendapat respons dari ribuan pengguna Facebook.
Sehari usai unggahan itu ramai dibagikan, Direktur RSUD Undata, drg. Herry Mulyadi, langsung menggelar jumpa pers untuk memberikan klarifikasi.
Di hadapan wartawan, Herry mengaku keterlambatan penanganan pasien yang viral di media sosial bukan sebuah kesengajaan.
Ia menyampaikan bahwa RSUD Undata hanya memiliki satu dokter spesialis urologi. Menurut Herry, hal ini menyebabkan antrean operasi menjadi panjang dan pelayanan tidak bisa dilakukan secara cepat.
“Dokter kami harus membagi waktu antara ruang operasi dan poliklinik. Sementara jumlah pasien sangat banyak. Untuk diketahui, satu dokter spesialis urologi ini menangani sekitar 7.000 pasien per tahun atau sekitar 600 pasien per bulan,” terang Herry melansir Mercusuar.
Ilustrasi pembangunan jalan antardesa (Sumber: Ditjen Bina Marga)
Pembangunan 1.000 Km Jalan Desa
Anwar Hafid juga mencanangkan pembangunan 1.000 kilometer jalan desa yang diharapkan bisa meningkatkan konektivitas antarwilayah.
“Ada namanya Berani Lancar. Program ini targetnya lima tahun 1.000 km tol desa,” ujar Anwar saat memimpin rapat koordinasi di halaman Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (4/5).
Namun, hariansulteng.com belum menemukan laporan di laman resmi Pemprov Sulteng mengenai perkembangan realisasi dari program tersebut.
Saat kami menanyakan pelaksanaan program ini kepada Faidul Keteng selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng, respons tak kunjung diberikan hingga tulisan ini terbit.
Sekadar informasi, panjang jalan di Sulawesi Tengah mencapai 16.950,56 km. Hingga akhir 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 350 km panjang jalan yang tidak diaspal dan 88,6 km jalan yang mengalami kerusakan.
Ilustrasi pemasangan instalasi listrik (Sumber: PT PLN)
Akses Listrik-Internet Merata hingga Pelosok
Janji lain Anwar Hafid adalah menjamin penerangan dan akses jaringan internet di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T).
Di Morowali, pemadaman listrik menjadi masalah yang tak kunjung teratasi. Padahal, kabupaten dengan luas daratan 15.490,12 km2 itu berstatus wilayah pusat pengolahan nikel di Sulteng.
“Tidak setiap hari mati lampu, tapi tetap saja menggganggu dan menghambat aktivitas. Apalagi saat kemarau atau hujan, listrik pasti mati,” kata Firman, seorang warga Morowali, Minggu (1/6) malam.
Di Kecamatan Bahodopi, pemadaman listrik bisa berlangsung selama 6—12 jam. Tak heran, imbuh Firman, power bank menjadi barang penting bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Ia menuturkan, keterbatasan akses internet dan pasokan listrik menjadi kebutuhan yang paling mendesak di beberapa tempat, terutama di daerah kepulauan.
“Rata-rata daerah pulau yang susah sinyal, seperti Kaleroang dan Menui. Di sana pasti susah dapat jaringan,” ucap Firman.
Gubernur Anwar Hafid menyebut masih ada sekitar 606 desa di Sulawesi Tengah yang belum tersentuh layanan internet.
Terkait krisis listrik di Morowali, Anwar Hafid menyatakan tahun ini PLN Suluttenggo akan memasok 35 megawatt listrik ke Bumi Tepe Asa Maroso.
Hal itu ia sampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak ke Morowali medio Maret 2025.
Sementara di Morowali Utara (Morut), masyarakat kini bisa menikmati layanan listrik yang lebih stabil setelah Anwar Hafid beraudiensi dengan General Manager PLN Induk Pembangunan Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi.
“Sebagai warga Morut, saya mengapresiasi 100 hari kinerja pak gubernur. Listrik sekarang jadi lebih stabil. Sebelum-sebelumnya memang sering mati lampu,” ujar Burhanuddin, warga Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Morowali Utara.
Para pekerja PT IMIP saat melintasi Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali (Sumber: Hariansulteng)
Lindungi Buruh/Pekerja
Janji Anwar Hafid pada isu-isu ketenagakerjaan sangat dinantikan kalangan buruh untuk diimplementasikan.
Selama 100 hari menjalankan tampuk kepemimpinan, Anwar-Reny dinilai belum banyak melakukan gebrakan berkaitan dengan persoalan kaum buruh.
“Dari sisi ketenagakerjaan, sampai saat ini kami belum melihat adanya perubahan atau perbaikan yang siginifikan,” ungkap Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Industrial Morowali (SPIM), Abdul Kadir Jaelani.
Pada 24 April 2025, Anwar Hafid memang telah mengumpulkan pengelola kawasan yang ada di Morowali dan Morowali Utara.
Hanya saja, ujar Jaelani, pembahasan yang mengemuka saat itu sebatas permintaan Anwar Hafid agar perusahaan-perusahaan tambang mendukung program Berani Cerdas.
Anwar Hafid mengajak pelaku usaha ikut berkontribusi memberikan beasiswa sesuai kemampuan perusahaan masing-masing.
“Dialog itu hanya untuk mendorong perusahaan memberikan bantuan pendidikan. Belum ada penyelesaian beberapa kasus kecelakaan kerja maupun masalah ketenagakerjaan lainnya,” kata Jay, sapaan akrab Abdul Kadir Jaelani.
Menurut Jay, satu-satunya terobosan pemerintahan Anwar-Reny yang menonjol adalah usulan pembentukan Peradilan Hubungan Industrial (PHI) di Morowali.
Selama ini, para buruh di Morowali-Morowali Utara harus menempuh perjalanan ke Poso atau Palu untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam sengketa hubungan industrial.
Jay menganggap kehadiran PHI di Morowali menjadi jawaban atas kebutuhan pekerja karena akan memangkas jarak tempuh dan biaya transportasi.
Pun demikian, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapatkan perhatian lebih serius.
SPIM memandang kasus kecelakaan kerja yang terus berulang mencerminkan lemahnya pengawasan norma K3 di kawasan industri nikel di Sulawesi Tengah.
“Kami berharap ada tindakan gubernur untuk lebih ketat lagi mengawasi masalah K3. Karena ini menjadi PR besar sampai hari ini,” tutur Jay.
(Fan)
