Home / Opini

Senin, 12 Juni 2023 - 11:29 WIB

Sengketa Mahasiswa Fakultas Teknik vs Kehutanan: Kegagalan Serius dalam Keamanan dan Kepercayaan di Untad

Advokat Kantor Hukum Tepi Barat and Associates, Rivkiyadi/Ist

Advokat Kantor Hukum Tepi Barat and Associates, Rivkiyadi/Ist

Penulis : Rivkiyadi
Advokat Kantor Hukum Tepi Barat and Associates

Ketidakberhasilan Universitas Tadulako (Untad) dalam menyelesaikan sengketa antara mahasiswa Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Geologi dan Kehutanan yang berujung pada pengeroyokan adalah sebuah kegagalan serius.

Sebagai lembaga pendidikan, universitas memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan mahasiswanya serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran.

Kegagalan dalam mencapai solusi yang memadai dalam menyelesaikan konflik secara efektif. Mediasi seharusnya menjadi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berdialog, mencari pemahaman bersama, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, jika mediasi sebelumnya tidak berhasil menyelesaikan konflik secara memadai.

Universitas Tadulako perlu mengambil tindakan serius untuk menangani masalah ini dengan cepat dan efektif.

Baca juga  Ribut-ribut Tambang Ilegal PT AKM: Ketidaktegasan Polri Malah Menambah Masalah

Mereka harus memastikan bahwa konflik tersebut diselesaikan secara adil, berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keamanan bagi semua mahasiswa.

Universitas harus mengadakan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab insiden pengeroyokan dan mengambil tindakan disipliner yang sesuai terhadap para pelaku.

Selain itu, universitas juga perlu meningkatkan upaya dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dialog, toleransi, dan penghormatan antar mahasiswa.

Mengadakan pelatihan mengenai penyelesaian konflik, mediasi, dan komunikasi yang efektif dapat membantu mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.

Penting bagi lembaga pendidikan seperti universitas untuk menjaga integritas dan citra mereka sebagai tempat yang aman dan beradab untuk belajar dan berkembang.

Dengan menyelesaikan konflik ini secara transparan, adil, dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, universitas dapat memperbaiki reputasi mereka dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan mahasiswa mereka.

Baca juga  Ramai Protes Kebijakan Besaran UKT, Sejumlah BEM Fakultas Soroti Kinerja Presma Untad

Sebagai pemimpin, rektor harus bertindak sebagai mediator dan mencari solusi alternatif yang dapat mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.

Kita berharap bahwa pemimpin institusi pendidikan seperti Rektor harus menjadi contoh yang baik dalam menghadapi masalah dan bertindak secara cepat.

Tindakan Rektor Untad Palu yang seolah tidak mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk menyelesaikan masalah ini menimbulkan keraguan terhadap kemampuannya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab.

Rektor harus bertanggung jawab atas tindakannya dan segera memberikan penjelasan yang diperlukan kepada masyarakat serta mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini. (Red)

Share :

Baca Juga

Advokat Chayadi Kantor Hukum Tepi Barat and Associates, Ruklu Chayadi/Ist

Opini

Kontroversi Pernyataan Kapolda Sulteng: Perlukah Kategori ‘Persetubuhan’ Menggantikan ‘Perkosaan’ dalam Kasus RO?
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Risharyudi Triwibowo/Ist

Nasional

Peringati Hari Buruh: Tingkatkan Keselamatan, Kesehatan dan Kompetensi Kerja
Koordinator Jatam Sulteng, Moh. Taufik/hariansulteng

Opini

100 Hari Anwar-Reny: Empat Catatan Kritis JATAM Sulteng
Ketua Umum Badko HMI Sulteng, Alief Veraldhi/Instagram @aliefvrldhi

Opini

Menag Larang Penggunaan Pengeras Suara saat Ramadan, Badko HMI Sulteng: Sesat dan Menyesatkan
Advokat Kantor Hukum Tepi Barat and Associates, Rukly Chayadi/Ist

Opini

Ketika Pelindung Malah Jadi Predator: Perlunya Tindakan Tegas Terhadap Oknum Polisi
Azman Asgar/Ist

Opini

Kebersihan, Pijakan Dasar Kota Jasa
Direktur Eksekutif Yayasan Tanah Merdeka, Richard Labiro/Ist

Opini

Yayasan Tanah Merdeka Respons Kunjungan Badko HMI Sulteng ke Balai Besar TNLL
Direktur Eksekutif Yayasan Tanah Merdeka, Richard Labiro/Ist

Opini

Merespons Situasi Terkini Ibu Kota Nusantara dari Perspektif Kelas Sosial