Home / Sulteng

Minggu, 19 Juni 2022 - 23:06 WIB

Jelang HUT ke-76 Bhayangkara, Pakar Hukum Untad Ingatkan Polri Jangan Jadi Alat Kekuasaan

Pakar hukum dari Universitas Tadulako, Harun Nyak Itam Abu/Ist

Pakar hukum dari Universitas Tadulako, Harun Nyak Itam Abu/Ist

HARIANSULTENG.COM – Akademisi Universitas Tadulako (Untad), Harun Nyak Itam Abu menegaskan bahwa Polri tidak boleh menjadi alat kekuasaan.

Hal itu diutarakan Harun menjelang momen Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-76 pada 1 Juli 2022 mendatang.

“Hendaknya institusi Polri itu bukan jadi alat kekuasaan, melainkan alat negara yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Pakar Hukum Untad tersebut, Minggu (19/6/2022).

Harun berharap penegakan hukum di hari mendatang harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sebab beberapa waktu terakhir, ia menilai Polri terkesan tebang pilih dalam menangani laporan terutama kasus dugaan penistaan agama.

Harun mencontohkan seperti yang dilakukan para pegiat media sosial baik Denny Siregar, Abu Janda dan Ade Armando.

Sementara di sisi lain, Polri cenderung cepat merespon laporan terhadap individu yang bersuara dan menyampaikan kritik kepada pemerintah

“Ada pergeseran dan Polri terkesan tebang pilih. Contohnya laporan-laporan terkait penistaan ajaran agama Islam sampai hari ini tidak ada progres yang diharapkan sebagai wujud menegakkan keadilan dan kepastian hukum,” terangnya.

Baca juga  Kombes Djoko Wienartono Resmi Jabat Kabidhumas Polda Sulteng Gantikan Kombes Didik Supranoto

“Dari kasus ini, ada kesan institusi Polri jadi alat penguasa. Padahal kedudukan Polri itu sebagai alat negara. Jadi keduanya harus bisa dibedakan,” sambung Harun.

Sebagai seorang akademisi, Harun menilai dirinya perlu mengemukakan kritik terhadap kinerja kepolisian memasuki usianya ke 76 tahun.

Ia mengatakan, keberadaan Polri sebagai penegak hukum dan pengayom seolah jauh dari hati masyarakat.

Menurutnya, masih terdapat sederet kasus konflik pertambangan dan agraria sebagai akibat relasi hak yang tidak berkeadilan.

Bahkan, eskalasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan terus mengalami peningkatan.

“Banyak peristiwa ketika rakyat berhadapan dengan perusahaan besar, mereka juga diperhadapkan dengan aparat kepolisian. Padahal rakyat menuntut haknya tapi mendapat tindakan yang diduga represif. Jadi rasa keadilan itu terusik di tengah-tengah masyarakat,” ucap Harun.

Selain itu, ia juga menyoroti belum tuntasnya penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Baca juga  Tolak Perppu Ciptaker, BEM Untad Unggah Meme Puan Maharani Bertanduk

Padahal, kata Harun, pemerintah melalui Menkopolhukam, Mahfud MD telah mengkategorikan KKB Papua sebagai teroris.

Sehingga pelabelan KKB sebagai teroris oleh pemerintah mestinya menjadi dasar Densus 88 Antiteror Polri untuk bertindak.

“Pemerintah sudah mengatakan mereka teroris, mengibarkan bendera bintang kejora, membunuh anggota polisi dan lain-lain. Tapi pemberitaan akhir-akhir ini tak ada lagi yang menyebut OPM itu teroris,” tegas Harun.

“Stigmanisasi teroris ini biasanya standar ganda. Harapannya Polri tidak lagi menerapkan itu seperti dalam penanganan terorisme. OPM harusnya disikat oleh Densus 88, kirim mereka ke Papua. Densus 88 selama ini terbukti berhasil menumpas habis teroris di Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Jelang HUT ke-76 Bhayangkara, Harun juga menyayangkan tak ada lagi operasi besar-besaran dalam pencegahan peredaran narkoba.

Meski telah ada Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian memiliki kewenangan menangani tindak pidana dalam kasus apapun.

Share :

Baca Juga

Rumah milik Derry Djanggola di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu terbakar, Selasa (14/2/2023)/Ist

Palu

Diduga Kena Imbas Pembakaran Sampah, Api Lalap Rumah Derry Djanggola di Jalan Wolter Monginsidi
Ilustrasi gempa bumi

Parigi Moutong

Gempa M 4,4 Guncang Parigi Moutong, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Abdul Karim Aljufri hadiri konser BERAMAL di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Rabu malam (11/9/2024)/Ist (11/9/2024)

Morowali

Abdul Karim Aljufri Janji Atasi Masalah Listrik di Wita Ponda Morowali: Saya Tongkrongi Gedung PLN
Rektor Universitas Tadulako (Untad), Prof Amar kambali melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Untad/Ist

Palu

Lantik Puluhan Pejabat Baru, Rektor Untad Ingatkan Jangan Ada Kegiatan Fiktif
Emak-emak saling dorong untuk berebut minyak goreng di kegiatan operasi pasar Disperindag Sulteng, Selasa (15/3/2022)/hariansulteng

Palu

Emak-emak di Palu Saling Dorong Berebut Minyak Goreng Rp 28 Ribu Kemasan Dua Liter
Dirreskrimsus Polda Sulteng, Kombes Bagus Setiawan/Ist

Palu

Polda Sulteng Buka Suara soal Dugaan Penambangan Emas Ilegal PT AKM
Sekkot Palu, Irmayanti Pettalolo menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Mako Polresta Palu, Sabtu (1/6/2024)/Ist

Palu

Irmayanti Pettalolo Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Mako Polresta Palu
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palu, Usman menghadiri penutupan Semarak Sulteng Nambaso, Senin malam (12/05/2025)/Pemkot Palu

Palu

Asisten Setda Kota Palu Hadiri Penutupan Semarak Sulteng Nambaso