HARIANSULTENG.COM – Bahlil Lahadalia, menteri ESDM sekaligus ketua umum Partai Golkar, membuka Musda XI Golkar Sulawesi Tengah (Sulteng), Minggu (24/8/2025).
Kehadiran Bahlil diharapkan tidak hanya mengadiri kegiatan partai, tetapi juga menepati janjinya untuk memberantas tambang ilegal.
“Menteri Bahlil dikenal sebagai mantan aktivis dengan suara lantang memperjuangkan keadilan. Kami ingin janji memberantas tambang ilegal itu diwujudkan di Sulteng. Rakyat tidak butuh slogan, tapi butuh bukti,” kata Wakil Pengurus Besar Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Sukirman Ndala.
Mimang, demikian ia biasa disapa, menyatakan bahwa Sulteng menjadi cermin maraknya pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang seolah kebal hukum.
Sejumlah wilayah mulai dari Morowali, Parigi Moutong hingga Buol, aktivitas tambang ilegal merajalela.
Di Palu, sorotan paling mencolok tertuju pada aktivitas PETI Poboya di areal Kontrak Karya PT Citra Palu Minerals (CPM).
Ironisnya, imbuh Mimang, suara kritis masyarakat dan jurnalis justru ditekan. Belum lama ini, seorang wartawan mengalami tindakan intimidasi pemberitannya terkait PETI Poboya. Bahkan, tambang ilegal ini diduga kuat dibekingi aparat penegak hukum.
“Sudah terlalu banyak korban jiwa akibat tambang ilegal di Sulteng. Aktivis dan masyarakat tidak henti-hentinya menyuarakan persoalan ini, tapi terus diabaikan,” tegas Mimang.
Di sisi lain, pemerintah pusat kerap mengumbar pernyataan keras. Bahlil sendiri menegaskan tambang ilegal akan “disikat tanpa pandang bulu”.
Bagi Mimang, kehadiran Bahlil menjadi momentum penting. Ia diminta membuktikan keseriusan pemerintah dalam memberantas tambang ilegal, bukan sekadar menjalankan agenda politik.
“Apakah nyawa rakyat Sulteng, hutan yang rusak, dan masa depan generasi muda harus kalah penting dibanding kepentingan politik? Jika tambang ilegal di Sulteng dibiarkan, maka janji pemerintah lagi-lagi akan tumbang oleh pragmatisme kekuasaan,” pungkasnya.
(Rif)
