HARIANSULTENG.COM, PALU – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani, memuji potensi sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Kehadiran proyek hilirisasi nikel terutama di Morowali dan Morowali Utara (Morut), terbukti memberikan efek nyata bagi ekonomi di Tanah Air.
Pada tahun 2023, Sulteng mencatatkan realisasi investasi modal asing dan dalam negeri mencapai Rp111,98 triliun.
Dengan angka itu, Sulteng menempati posisi keempat secara nasional sebagai provinsi dengan realisasi nilai investasi tertinggi.
Sulteng justru semakin unggul dari sisi capaian penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp107 triliun, menempati posisi kedua setelah Jawa Barat.
“39 persen dari total PDRB Sulawesi Tengah masih disumbang oleh sektor industri pengolahan. Kontribusi investasi asing di Sulawesi Tengah tertinggi kedua secara nasional. Ini luar biasa,” kata Shinta usai melantik pengurus DPP Apindo Sulteng di Rama Garden Hotel, Kota Palu, Selasa malam (06/05/2025).
Kendati demikian, ia menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di tengah derasnya aliran investasi yang masuk ke Sulawesi Tengah.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata persentase penduduk miskin di Sulteng dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) mencapai 12,4 persen.
Dalam kurun waktu yang sama, industri pengolahan menjadi sektor utama penopang ekonomi Sulawesi Tengah, dengan rata-rata kontribusi sebesar 36,6 persen.
“Lonjakan investasi pertambangan di Morowali dan Morowali Utara ternyata belum mampu mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan di Sulteng berada di angka 11 persen, jauh di angka rata-rata nasional,” ungkap Shinta.
Belum lagi, Shinta menambahkan, masifnya operasi pertambangan memiliki konsekuensi telak terhadap perubahan kualitas udara dan lingkungan.
Menurutnya, pengusaha khususnya yang terhimpun dalam Apindo harus ikut membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial-ekonomi di tengah gemerlap industri nikel.
“Masih banyak dampak yang belum bisa diatasi. Ini PR buat Apindo. Pengusaha harus turun tangan untuk membantu pemerintah menangani persoalan ini,” imbuh Shinta.
(Red)
