HARIANSULTENG.COM, MOROWALI – Aktivis pegiat lingkungan, Aulia Hakim, menyoroti penurunan kualitas udara di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Menurut Tulus, sapaan Aulia Hakim, memburuknya kualitas udara ini tidak terlepas dari aktivitas pertambangan nikel di Morowali.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada 2024 mencapai 305.191 kasus, naik signifikan dari 262.160 kasus pada 2023.
Morowali tercatat sebagai daerah dengan tingkat ISPA tertinggi sebanyak 57.190 kasus, terutama di sekitar kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP).
Tulus menilai penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara sebagai sumber utama pemicu pencemaran udara di kawasan tersebut.
“Ini membuktikan bahwa negara gagal menjamin kesehatan dan keselamatan warganya. Hingga kini, tidak ada langkah mitigasi dari pemerintah untuk mengatasi dampak produksi industri ini,” ungkap pendiri Ruang Setara (RASERA) Project itu, Minggu (12/01/2025).
Tulus menyatakan sebanyak tiga unit PLTU dengan total kapasitas 1.180 MW beroperasi di kawasan IMIP hingga 2023.
Asap hitam dan debu dari cerobong PLTU diyakini mencemari udara dan menyebabkan penyakit pernapasan serta kulit di kalangan masyarakat setempat.
Selain itu, ujar dia, limbah fly ash dan bottom ash (FABA) dari PLTU juga dituding menjadi ancaman serius bagi kesehatan warga.
Ia menuturkan, dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, disebutkan 59 persen potensi energi baru terbarukan (EBT) akan dikembangkan.
Namun, pemerintah tetap mengizinkan pembangunan PLTU di area perusahaan sehingga dianggap sebagai bentuk keberpihakan terhadap pemodal.
Tulus pun mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang terus mempromosikan hilirisasi nikel dengan dalih ketahanan energi, termasuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, hilirisasi nikel yang digadang-gadang sebagai solusi energi masa depan justru mengorbankan kesehatan para pekerja dan masyarakat sekitar tanpa jaminan perlindungan dari negara.
Tulus mendesak Presiden Prabowo, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, dan Bupati Morowali untuk bertanggung jawab atas dampak buruk yang dialami masyarakat di kawasan industri nikel.
“Negara harus memastikan transisi energi yang adil dan menghentikan ketergantungan pada energi fosil yang mematikan,” pungkasnya.
(Red)
