HARIANSULTENG.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah (Sulteng) bertambah menjadi 395,6 ribu jiwa pada 2023.
Persentase penduduk miskin di tahun itu sebesar 12,41 persen, atau naik 0,08 persen dibandingkan tahun 2022.
Wilayah yang dipimpin Rusdy Mastura atau Cudy ini menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Pulau Sulawesi setelah Gorontalo.
Posisi ketiga dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Sulawesi ada di Sulawesi Barat sebesar 11,49 persen. Kemudian disusul Sulawesi Tenggara 11,43 persen, Sulawesi Selatan 8,70 persen, dan Sulawesi Utara 7,38 persen.
BPS mencatat penduduk miskin di Sulteng kebanyakan tinggal di perdesaan sebanyak 303,5 ribu orang. Sementara secara persentase, penduduk miskin di perkotaan mencapai 8,9 persen.
Namun apabila dibandingkan dari sisi pertumbuhan ekonomi, Sulawesi Tengah justru menciptakan perenomian tertinggi pada tahun yang sama di Pulau Sulawesi dan kedua secara nasional.
Ekonomi Sulawesi Tengah pada 2023 tumbuh 11,91 persen, hanya selisih 8,58 persen dari pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di peringkat pertama.
Sebagai salah satu provinsi penghasil nikel di tanah air, ekonomi Sulteng sangat bertumpu pada sektor industri pengolahan, maupun pertambangan dan penggalian.
Pada tahun 2023, kedua sektor ini berkontribusi lebih dari 55 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Kendati demikian, pertambangan nikel yang tumbuh pesat di Sulteng dinilai belum mampu mengentaskan kemiskinan bahkan menciptakan kesenjangan. Hal ini pun pernah mendapat sorotan dari Anggota DPR RI, Ahmad Ali.
Dalam cuplikan video yang diunggah akun Instagram @banuata.id, Waketum NasDem kelahiran Morowali itu menyebut mestinya tak ada lagi masyarakat Sulteng yang bergelut dengan kemiskinan.
“Saya mengelilingi Sulawesi Tengah selama menjabat anggota DPR. Harusnya masyarakat tidak ada lagi yang hidup dengan kemiskinan. Sulawesi Tengah memiliki semuanya, punya kekayaan sumber daya alam. Morowali ada nikel, di Banggai ada gas, Kota Palu ada emas. Tetapi kita mendapati kenyataan bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang belum beruntung dan hidupnya jauh dari kata sejahtera,” ucap Ahmad Ali, dikutip Minggu (16/6/2024).
Presidium Relawan Banuata, Mhalik Parilele menyatakan bahwa pembangunan suatu daerah tidak bisa hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi semata.
Ia pun mendukung pandangan Ahmad Ali yang menyebut adanya paradoks ekonomi di Sulawesi Tengah.
“Apa artinya investasi dan pertumbuhan ekonomi jika masyarakat tetap terperangkap dalam kemiskinan? Bahkan, tingkat pengangguran masih mencapai 2,95 persen, dan tingkat kemiskinan ekstrem berada di 1,44 persen,” ujar Mhalik.
Peraih gelar magister ekonomi dari Universitas Trisakti menilai Pemprov Sulteng seolah kehilangan program-program pengentasan kemiskinan, hanya mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.
Pembangunan infrastruktur yang terlihat besar di permukaan masih tidak mampu menyediakan akses ke fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik di banyak wilayah pedesaan, yang paling terdampak kemiskinan terutama di sektor agraria.
