HARIANSULTENG.COM, PALU – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid menerima kunjungan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Palu, Selasa (8/7/2025).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan dan retret pengurus Kadin Kota Palu beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Kadin Palu memaparkan sejumlah rencana strategis dan meminta arahan dari Hadianto sebelum pelaksanaan rapat kerja organisasi.
“Ini merupakan kesempatan pertama kami untuk bersilaturahmi dengan wali kota setelah pelantikan. Tujuannya adalah meminta arahan terkait program kerja Kadin yang dapat dikolaborasikan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Palu,” ujar Ketua Kadin Palu, Gufran Ahmad.
Dalam audiensi tersebut, Kadin Kota Palu menyampaikan beberapa masukan strategis yang disambut baik oleh Wali Kota Hadianto Rasyid.
Beberapa poin penting yang dibahas antara lain pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penguatan kawasan kuliner dan UMKM sepanjang 3 kilometer yang disebut sebagai kawasan street food di pesisir pantai, serta program pembinaan berkelanjutan bagi para pelaku UMKM.
Gufran menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus berfokus pada pembinaan UMKM agar mampu bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan ekonomi saat ini.
“Kadin diberikan ruang oleh pemerintah kota untuk berkolaborasi, termasuk dalam hal inventarisasi seluruh pelaku UMKM yang ada di Kota Palu. Nantinya mereka diwajibkan memiliki KTA Kadin sebagai identitas usaha di bawah naungan organisasi resmi,” jelasnya.
Menurut Gufran, keberadaan KTA Kadin akan menjadi langkah awal dalam proses inkubasi bisnis oleh Kadin, agar UMKM yang tergabung dapat memiliki branding kuat dan berdaya saing, bahkan dikenal di tingkat nasional maupun internasional.
Hadianto mengapresiasi inisiatif Kadin dan mendorong sinergi yang kuat antara organisasi pengusaha ini dengan Pemerintah Kota dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM dan investasi daerah secara menyeluruh.
Pemerintah Kota Palu berharap kolaborasi ini dapat mempercepat realisasi berbagai program pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
(Adv)
