Home / Opini

Rabu, 26 Februari 2025 - 02:30 WIB

Islam, Indonesia dan HMI: Resolusi Konflik dan Arah Kebijakan Negara Kunci Perdamaian Dunia

Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Badko HMI Sulteng, Moh Ridho P Hasan/Ist

Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Badko HMI Sulteng, Moh Ridho P Hasan/Ist

• Memperkuat Ekonomi Syariah: Meningkatkan kontribusi sektor keuangan syariah, perbankan, dan investasi halal dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
• Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Muslim: Memastikan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan berbasis teknologi untuk membangun generasi Muslim yang inovatif dan berdaya saing.
• Ekspansi Pasar Halal Global: Mengembangkan sektor industri halal sebagai pilar utama ekonomi nasional yang dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi dunia.

Peran Islam, Indonesia, dan HMI di Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks, termasuk tantangan dalam resolusi konflik dan pembangunan ekonomi.

Sejarah konflik di Poso menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pendekatan Islam yang moderat dan berbasis persaudaraan dapat menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Pemerintah dan berbagai organisasi Islam, termasuk HMI, telah memainkan peran signifikan dalam merekonsiliasi kelompok-kelompok yang bertikai melalui pendekatan dialog, pendidikan perdamaian, dan program ekonomi berbasis inklusif.

Baca juga  100 Hari Anwar-Reny: Empat Catatan Kritis JATAM Sulteng

Upaya seperti pelatihan kewirausahaan berbasis syariah, bantuan bagi UMKM, serta penguatan literasi agama di kalangan pemuda telah membantu menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik di Sulawesi Tengah.

Selain itu, bencana alam seperti gempa dan tsunami yang melanda Palu pada tahun 2018 juga menjadi ujian besar bagi masyarakat Sulawesi Tengah dalam membangun kembali perekonomian daerah.

HMI dan organisasi lainnya turut serta dalam upaya pemulihan ekonomi dengan membantu masyarakat terdampak dalam pengembangan usaha mikro dan memfasilitasi akses keuangan syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam, melalui peran HMI dan entitas lainnya, dapat menjadi kekuatan positif dalam mendorong perdamaian dan kesejahteraan ekonomi.

Baca juga  Peringati Hari Buruh: Tingkatkan Keselamatan, Kesehatan dan Kompetensi Kerja

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam membangun perdamaian dunia melalui resolusi konflik yang berbasis nilai-nilai Islam moderat.

Dengan mengoptimalkan potensi geopolitik dan ekonomi, Indonesia dapat memainkan peran sebagai penopang ekonomi dunia dan aktor kunci dalam stabilitas global.

HMI sebagai bagian dari elemen strategis bangsa harus terus mengawal dan mendorong kebijakan negara yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia.

Dengan mengambil pelajaran dari studi kasus di Sulawesi Tengah, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam yang moderat dalam kebijakan publik, ekonomi, dan sosial memiliki dampak signifikan dalam menciptakan harmoni dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, peran HMI dalam memperkuat gerakan intelektual dan sosial harus terus ditingkatkan guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Share :

Baca Juga

Advokat Chayadi Kantor Hukum Tepi Barat and Associates, Ruklu Chayadi/Ist

Opini

Kontroversi Pernyataan Kapolda Sulteng: Perlukah Kategori ‘Persetubuhan’ Menggantikan ‘Perkosaan’ dalam Kasus RO?
Direktur Eksekutif Yayasan Tanah Merdeka, Richard Labiro/Ist

Opini

Merespons Situasi Terkini Ibu Kota Nusantara dari Perspektif Kelas Sosial
Ketua Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, Muhammad Sabri Syahrir/Ist

Opini

Refleksi Hari K3 Internasional
LEGENDA AHMAD TOHARI SASTRAWAN DAN BUDAYAWAN YANG DITUDUH KOMUNIS

Opini

Legenda Ahmad Tohari Sastrawan Dan Budayawan yang Dituduh Komunis
Advokat Kantor Hukum Tepi Barat and Associates, Rukly Chayadi/Ist

Opini

Ketika Pelindung Malah Jadi Predator: Perlunya Tindakan Tegas Terhadap Oknum Polisi
Direktur Eksekutif Yayasan Tanah Merdeka, Richard Labiro/Ist

Opini

Yayasan Tanah Merdeka Respons Kunjungan Badko HMI Sulteng ke Balai Besar TNLL
Advokat Kantor Hukum Tepi Barat and Associates, Rukly Chayadi/Ist

Opini

Ribut-ribut Tambang Ilegal PT AKM: Ketidaktegasan Polri Malah Menambah Masalah
Advokat Chayadi Kantor Hukum Tepi Barat and Associates, Ruklu Chayadi/Ist

Opini

Helm Hilang di Parkiran RS Woodward: Menggali Tanggung Jawab yang Tak Bisa Dielak