HARIANSULTENG.COM, PALU – Massa dari Aliansi Mahasiswa se-Kota Palu kembali turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi, Selasa (27/9/2022).
Aksi tersebut merupakan kali ketiga untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Mahasiswa dari Universitas Tadulako (Untad) itu kembali geruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah (DPRD sulteng) di Jalan Sam Ratulangi, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
Pengamatan di lokasi, massa aksi sempat beberapa kali memaksa masuk bertemu anggota dewan namun mendapat penghalangan dari aparat kepolisian.
Setelah beberapa saat, dua anggota DPRD Sulteng yaitu Alimuddin Paada dan Muh Dg Rahmatu keluar menemui pendemo didampingi Kapolresta Palu, Kombes Barliansyah.
Di hadapan mahasiswa, Nur Rahmatu memastikan pihaknya menerima tuntutan mahasiswa dan akan dibahas dalam rapat paripurna.
“Saya tidak membawa institusi. Kalau saya berbicara institusi, ini kan akan dibawa ke paripurna. Saya Anggota DPRD Sulteng meminta apa yang telah disepakati oleh unsur pimpinan tolong disampaikan ke pemerintah pusat terkait tuntutan mahasiswa,” katanya.
Namun demikian, pernyataan legislator Demokrat kelahiran 29 September 1959 itu ditolak mentah-mentah oleh massa aksi.
“Kami meminta pernyataan sikap secara institusi. Jangan sampai aksi ini dijadikan momen kampanye. Kami minta hanya pernyataaan sikap secara kelembagaan,” ujar seorang mahasiswa.
“Ini apa. Kami sudah datang di sini tapi malah dibilang kampanye politik. Kalau kalian begini saya masuk sekarang,” kata Alimuddin Paada kemudian kembali masuk ke gedung DPRD bersama Nur Dg Rahmatu.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Mahasiswa Untad, Amming mengaku kecewa atas sikap DPRD Sulteng.
Sebab sejak unjuk rasa pada 6 September 2022, hingga saat ini tuntutan mahasiswa tak kunjung ditindaklanjuti.
“Kami menyampaikan aspirasi sejak tanggal 6 dan 12 September tetapi tidak ditanggapi. Tentu kalau kami berpikir untuk menerobos masuk, tak butuh waktu lama pagar ini akan roboh,” ungkapnya.
Lantaran tuntutan tak direspon, Aliansi Mahasiswa se-Kota Palu menyatakan sikap “Mosi Tidak Percaya Terhadap Anggota DPRD Sulawesi Tengah”.
Sebelum membubarkan diri, Amming turut meminta aparat kepolisian tidak menggunakan cara-cara represif setiap mengamankan jalannya aksi demonstrasi.
Sebab, mahasiswa fakultas hukum itu mengatakan terdapat oknum polisi menginginkan agar demo mahasiswa berujung chaos.
“Tadi ada satu oknum polisi mengatakan kapan demo mahasiswa chaos, silahkan benturan dengan kepolisian. Dengan enteng dia katakan di hadapan massa aksi,” ujar Amming.
“Kami ditantang agar secepatnya saja chaos. Kalau kami tidak berpikir panjang terkait dengan segala kekacauan, maka kami akan layani itu. Bapak polisi tadi bijaklah bicara dengan mahasiswa. Kami tidak pernah takut,” tegasnya. (Sub)
