Home / Sulteng

Minggu, 22 Desember 2024 - 22:12 WIB

BPK Sulteng Temukan Masalah soal Pengadaan Barang dan Jasa di 4 Pemda

BPK Sulteng menyerahkan 13 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan DTT) untuk semester II tahun 2023, Jumat (20/12/2024)/BPK Sulteng

BPK Sulteng menyerahkan 13 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan DTT) untuk semester II tahun 2023, Jumat (20/12/2024)/BPK Sulteng

HARIANSULTENG.COM – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah (BPK Sulteng) menemukan masalah pada aspek pelaksanaan barang dan jasa di 4 pemerintahan daerah (pemda).

Permasalahan ini berdasarkan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2024 hingga triwulan III pada Kota Palu, Kabupaten Banggai, Morowali Utara, dan Morut.

Permasalahan utama yang ditemukan antara lain persiapan pemilihan yang tidak sesuai ketentuan, seperti terdapat PPK yang tidak menyusun HPS untuk pengadaan barang baik melalui pemilihan maupun e-purchasing.

Selain itu, penyusunan Kerangka Acuan Kerja pengadaan jasa konsultan yang tidak memperhitungkan output tenaga ahli.

Temuan BPK Sulteng juga menyangkut pemilihan penyedia juga tidak sesuai ketentuan, seperti evaluasi penawaran yang tidak dilakukan, indikasi pengaturan bersama dalam proses pemilihan, dan pemilihan penyedia melalui e-purchasing yang tidak sesuai ketentuan.

Baca juga  Survei Indikator: Elektabilitas Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri Unggul di Pilgub Sulteng 2024

Hal itu terungkap saat BPK Sulteng menyerahkan 13 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan DTT) untuk semester II tahun 2023, Jumat (20/12/2024).

“Pekerjaan atau kontrak juga tidak sesuai ketentuan, antara lain pengendalian kualitas tidak dilakukan sesuai kontrak, pelaksanaan pekerjaan tidak mematuhi kesesuaian kualitas, kuantitas serta waktu penyelesaian sesuai kontrak dan pembayaran melebihi progres fisik pelaksanaan pekerjaan,” ucap Kepala BPK Sulteng, Binsar Karyanto.

Baca juga  Tak Ingin Kegagalan di Pilgub Sulteng 2020 Terulang, Anwar Hafid Bangun Komunikasi ke Parpol Lain

Selanjutnya, BPK juga ikut memeriksa kepatuhan atas pengelolaan keuangan pemilihan umum 2024 periode tahun 2023 sampai semester I 2024 pada satker KPU di wilayah Sulteng.

Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa penanggungjawab badan Adhoc pada KPU Banggai tidak didukung bukti senyatanya serta belanja dinas dalam negeri pada 3 satker tidak didukung bukti senyatanya. Temuan juga ini juga ada di KPU Donggala.

“Pengelolaan Rekening Dana Pemilu (RDP) pada KPU Banggai tidak senyatanya dan realisasi belanja barang-modal pada KPU Donggala dan Banggai belum didukung bukti pertanggungjawaban,” ujarnya.

(Red)

Share :

Baca Juga

Kawasan industri Huabao berdekatan dengan pemukiman warga di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Selasa (29/10/2024)/hariansulteng

Morowali

Pertaruhan Nasib Rakyat Morowali di Tengah Hilirisasi Nikel dan Percaturan Pilkada 2024
Warga rebutan Lalampa gratis di acara Lebaran Lalampa Toboli ke-5, Sabtu (8/7/2023)/hariansulteng

Parigi Moutong

Warga Sesaki Lebaran Lalampa di Desa Toboli, Makan Gratis hingga Jam 12 Siang
Petugas Basarnas melakukan persiapan pencarian dua warga yang hilang di gunung Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (14/1/2022)/Ist

Morowali

Niat Lakukan Survei Perkebunan, Dua Warga Hilang Misterius di Gunung Morowali
Wakil Wali Kota Reny A Lamadjido hadiri pembukaan Pesparawi Tingkat Kota Palu, Senin (11/3/2024)/hariansulteng

Palu

Reny Lamadjido Optimis Paduan Suara Kota Palu Raih Juara di Ajang Pesparawi Tingkat Provinsi
Ilustrasi kekerasan seksual/Ist

Morowali

Masyarakat Lingkar Tambang Kecam Kasus Pelecehan Seksual Manajer Sekuriti PT BTIIG Morowali
Perum Bulog meresmikan pembangunan sarana pembangunan sarana air bersih di Desa Bora, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu (12/6/2024)/hariansulteng

Sigi

Perum Bulog-Bupati Sigi Resmikan Pembangunan Sarana Air Bersih Bantuan TJSL di Desa Bora
Foto udara kawasan industri PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Oktober 2024/hariansulteng

Morowali

Kala Kawasan Industri Nikel Morowali Jadi ‘Sasaran Empuk’ Sindikat Narkoba
Advokat Kantor Hukum Tepi Barat and Associates, Rukly Chayadi/Ist

Opini

Ribut-ribut Tambang Ilegal PT AKM: Ketidaktegasan Polri Malah Menambah Masalah