Home / Sulteng

Minggu, 22 Desember 2024 - 22:12 WIB

BPK Sulteng Temukan Masalah soal Pengadaan Barang dan Jasa di 4 Pemda

BPK Sulteng menyerahkan 13 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan DTT) untuk semester II tahun 2023, Jumat (20/12/2024)/BPK Sulteng

BPK Sulteng menyerahkan 13 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan DTT) untuk semester II tahun 2023, Jumat (20/12/2024)/BPK Sulteng

HARIANSULTENG.COM – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah (BPK Sulteng) menemukan masalah pada aspek pelaksanaan barang dan jasa di 4 pemerintahan daerah (pemda).

Permasalahan ini berdasarkan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2024 hingga triwulan III pada Kota Palu, Kabupaten Banggai, Morowali Utara, dan Morut.

Permasalahan utama yang ditemukan antara lain persiapan pemilihan yang tidak sesuai ketentuan, seperti terdapat PPK yang tidak menyusun HPS untuk pengadaan barang baik melalui pemilihan maupun e-purchasing.

Selain itu, penyusunan Kerangka Acuan Kerja pengadaan jasa konsultan yang tidak memperhitungkan output tenaga ahli.

Temuan BPK Sulteng juga menyangkut pemilihan penyedia juga tidak sesuai ketentuan, seperti evaluasi penawaran yang tidak dilakukan, indikasi pengaturan bersama dalam proses pemilihan, dan pemilihan penyedia melalui e-purchasing yang tidak sesuai ketentuan.

Baca juga  Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri Ingin Maksimalkan BLK untuk Cetak 10 Ribu Wirausaha di Sulteng

Hal itu terungkap saat BPK Sulteng menyerahkan 13 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan DTT) untuk semester II tahun 2023, Jumat (20/12/2024).

“Pekerjaan atau kontrak juga tidak sesuai ketentuan, antara lain pengendalian kualitas tidak dilakukan sesuai kontrak, pelaksanaan pekerjaan tidak mematuhi kesesuaian kualitas, kuantitas serta waktu penyelesaian sesuai kontrak dan pembayaran melebihi progres fisik pelaksanaan pekerjaan,” ucap Kepala BPK Sulteng, Binsar Karyanto.

Baca juga  Timsel Serahkan 4 Nama Calon Anggota Bawaslu Sulteng ke Bawaslu RI

Selanjutnya, BPK juga ikut memeriksa kepatuhan atas pengelolaan keuangan pemilihan umum 2024 periode tahun 2023 sampai semester I 2024 pada satker KPU di wilayah Sulteng.

Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa penanggungjawab badan Adhoc pada KPU Banggai tidak didukung bukti senyatanya serta belanja dinas dalam negeri pada 3 satker tidak didukung bukti senyatanya. Temuan juga ini juga ada di KPU Donggala.

“Pengelolaan Rekening Dana Pemilu (RDP) pada KPU Banggai tidak senyatanya dan realisasi belanja barang-modal pada KPU Donggala dan Banggai belum didukung bukti pertanggungjawaban,” ujarnya.

(Red)

Share :

Baca Juga

PDIP Sulteng mendaftarkan bakal caleg ke KPU, Jumat (12/5/2023)/hariansulteng

Sulteng

PDIP Daftar 55 Bakal Caleg DPRD Sulteng ke KPU Usai 3 Kali Tertunda Gegara Gangguan Sistem
Presiden Jokowi meninggalkan Kota Palu menuju Kabupaten Poso, Jumat (25/2/2022)/Sekretariat Kabinet

Nasional

Usai Tinjau Vaksinasi di Palu, Jokowi Terbang ke Poso Gunakan Helikopter Super Puma
Ilustrasi pemilu/Ist

Palu

Pilkada 2024 Masuk Masa Tenang, Bawaslu Palu Keluarkan Imbauan untuk Media
Pemerintah Kota Palu menyerahkan bantuan kepada korban terdampak banjir di Desa Limboro, Kabupaten Donggala, Kamis (10/7/2025). (Foto: Pemkot Palu)

Advertorial

Pemkot Palu Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir di Donggala
Ahmad Ali menjenguk Wagub Sulteng, Ma'mun Amir di sela kunjungannga ke Banggai, Kamis (11/7/2024)/Ist

Banggai

Di Sela Kunjungan ke Banggai, Ahmad Ali Jenguk Wagub Sulteng Ma’mun Amir
Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan/Instagram @luhut.pandjaitan

Morowali

Luhut Minta Tindak Tegas Kasus Ledakan Smelter di Morowali: Kalau Ada Pidana, Pidanakan Saja
Wisuda Universitas Tadulako beberapa waktu lalu/Ist

Palu

Ini Dia Nama Wisudawan Terbaik Untad Periode 109 dan 110
Polres Parimo gelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus TPPO/Ist

Parigi Moutong

Polisi Bongkar Kasus Perdagangan Orang Bermodus Prostitusi Online di Parigi Moutong