Home / Sulteng

Minggu, 22 Desember 2024 - 22:12 WIB

BPK Sulteng Temukan Masalah soal Pengadaan Barang dan Jasa di 4 Pemda

BPK Sulteng menyerahkan 13 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan DTT) untuk semester II tahun 2023, Jumat (20/12/2024)/BPK Sulteng

BPK Sulteng menyerahkan 13 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan DTT) untuk semester II tahun 2023, Jumat (20/12/2024)/BPK Sulteng

HARIANSULTENG.COM – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah (BPK Sulteng) menemukan masalah pada aspek pelaksanaan barang dan jasa di 4 pemerintahan daerah (pemda).

Permasalahan ini berdasarkan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2024 hingga triwulan III pada Kota Palu, Kabupaten Banggai, Morowali Utara, dan Morut.

Permasalahan utama yang ditemukan antara lain persiapan pemilihan yang tidak sesuai ketentuan, seperti terdapat PPK yang tidak menyusun HPS untuk pengadaan barang baik melalui pemilihan maupun e-purchasing.

Selain itu, penyusunan Kerangka Acuan Kerja pengadaan jasa konsultan yang tidak memperhitungkan output tenaga ahli.

Temuan BPK Sulteng juga menyangkut pemilihan penyedia juga tidak sesuai ketentuan, seperti evaluasi penawaran yang tidak dilakukan, indikasi pengaturan bersama dalam proses pemilihan, dan pemilihan penyedia melalui e-purchasing yang tidak sesuai ketentuan.

Baca juga  Untad Ikut Suarakan Keresahan soal Kondisi Demokrasi Jelang Pemilu

Hal itu terungkap saat BPK Sulteng menyerahkan 13 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan DTT) untuk semester II tahun 2023, Jumat (20/12/2024).

“Pekerjaan atau kontrak juga tidak sesuai ketentuan, antara lain pengendalian kualitas tidak dilakukan sesuai kontrak, pelaksanaan pekerjaan tidak mematuhi kesesuaian kualitas, kuantitas serta waktu penyelesaian sesuai kontrak dan pembayaran melebihi progres fisik pelaksanaan pekerjaan,” ucap Kepala BPK Sulteng, Binsar Karyanto.

Baca juga  Jalan Trans Tolitoli-Palu Longsor Akibat Hujan Deras

Selanjutnya, BPK juga ikut memeriksa kepatuhan atas pengelolaan keuangan pemilihan umum 2024 periode tahun 2023 sampai semester I 2024 pada satker KPU di wilayah Sulteng.

Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa penanggungjawab badan Adhoc pada KPU Banggai tidak didukung bukti senyatanya serta belanja dinas dalam negeri pada 3 satker tidak didukung bukti senyatanya. Temuan juga ini juga ada di KPU Donggala.

“Pengelolaan Rekening Dana Pemilu (RDP) pada KPU Banggai tidak senyatanya dan realisasi belanja barang-modal pada KPU Donggala dan Banggai belum didukung bukti pertanggungjawaban,” ujarnya.

(Red)

Share :

Baca Juga

Jeffisa Putra Amrullah/Ist

Morowali Utara

Bung Jeff Bicara soal Tingginya Biaya Hidup dan Tantangan Pengembangan UMKM di Morut
Kantor KPU Palu/hariansulteng

Palu

Berakhir Besok, KPU Palu Buka Layanan Pindah Memilih hingga Pukul 23.59 Wita
Jeffisa Putra Amrullah/hariansulteng

Morowali Utara

Karir Politik Jeffisa Berawal dari Diskusi Warkop: Jadi Anggota DPRD 2019, Siap Maju Pilkada Morut 2024
Presma UIN Datokarama Wasir Kunjae/Facebook Wasir Kunjae

Palu

Expo Kampus Dituding Ada Pesta Dugem, Presma UIN Datokarama Palu Minta Maaf
Kantor Kementerian ESDM/Ist

Morowali Utara

5 Perusahaan di Morut Abaikan Perintah Inspektur Tambang, Legislator Datangi Kementerian ESDM
Tangkapan layar saat anak anggota DPRD Donggala dipukuli karena dituduh menjambret, Senin (29/11/2021)/Ist

Donggala

Viral Anak Anggota DPRD Donggala Dituduh Jambret dan Dipukuli
Danrem 132/Tadulako, Brigjen TNI Dody Triwinarto menggelar sosialisasi Pilkada 2024 bertajuk "Pilkada Aman dan Damai", Rabu (10/7/2024)/Ist

Palu

Sosialisasi Pilkada 2024, Danrem 132/Tadulako: Keamanan Bukan Hanya Tanggung Jawab Aparat
Massa dari Aliansi Pemuda Kota Palu melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah/Ist

Palu

Demo di DPRD Sulteng, Massa Tuntut Tinjau Ulang Pasal Penghinaan Presiden Buntut Ucapan Rocky Gerung