HARIANSULTENG.COM, PARIMO – Berawal dari pernyaaan Longki Djanggola, dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam tambang emas ilegal di Parigi Moutong kembali menyeruak.
Ada beberapa titik yang selama ini menjadi lokasi pertambangan emas tanpa izin (PETI), macam di Kecamatan Moutong dan Taopa. Seorang warga kepada hariansulteng.com mengaku sering melihat oknum polisi mondar-mandir di sana.
Sumber menyatakan aktivitas PETI di Lobu–sebuah desa di Moutong–sudah berlangsung selama puluhan tahun. Sementara praktik serupa di Taopa baru dimulai sekitar lima bulan terakhir.
“Sering terlihat oknum anggota polsek di kedua lokasi PETI tersebut. Jadi wajar kalau kami menduga ada keterlibatan (polisi),” kata sumber, Senin (23/6/2025).
Ia bercerita ada sekitar 10 alat berat yang beroperasi di lokasi PETI Taopa dan Moutong. Maka tak heran, imbuh sumber, dugaan bekingan oknum aparat kian memperlancar aliran distribusi BBM ke area pertambangan.
Seingat sumber, pasokan BBM subsidi ini berasal dari Kabupaten Tolitoli untuk disalurkan kepada pelaksana di lapangan.
“Kalau alat berat yang digunakan di lokasi PETI diduga berasal dari Makassar, Kendari, dan Gorontalo. Ini sudah umum diketahui sebagian besar warga. Di lokasi penampungan solar juga sering ada aparat APH. Kami meminta kepolisian tegas melakukan penindakan karena aktivitas PETI di Lobu dan Taopa sangat merugikan masyarakat,” tutur sumber.
Jurnalis hariansulteng.com sudah berulang kali menghubungi Kapolsek Moutong, AKP Bobby Ismail terkait dugaan keterlibatan anggotanya di balik aktivitas PETI. Namun hingga artikel terbit, panggilan telepon maupun pesan yang dikirimkan tidak mendapat respons.
Polda Sulteng sebelumnya telah menurunkan tim Pengamanan Internal (Paminal) Bidpropam untuk mengusut keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas tambang emas ilegal di Parigi Moutong.
Kabidhumas Polda Sulteng, Kombes Djoko Wienartono melalui keterangan resminya, Jumat (20/6/2025), menerangkan bahwa perkara PETI tidak bisa dipandang dalam kacamata hukum semata.
Menurut Djoko, koordinasi antarinstansi menjadi kunci untuk menjamin efektivitas penertiban tambang ilegal di kabupaten penghasil durian tersebut.
“Upaya ini harus dibarengi dengan solusi alternatif bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan liar. Penertiban bukan semata soal penindakan, tetapi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan, keadilan sosial dan kedaulatan atas sumber daya alam,” ujar Djoko.
Namun saat dihubungi kembali, Djoko belum membalas pesan konfirmasi hariansulteng.com ketika ditanya ihwal kesaksian warga tentang keterlibatan oknum polisi di lokasi PETI Taopa dan Moutong.
Diberitakan sebelumnya, maraknya PETI di Parigi Moutong mendapat sorotan dari anggota DPR RI Dapil Sulteng, Longki Djanggola.
Longki secara blak-blakan menyampaikan sejumlah oknum APH yang mengenakan seragam coklat maupun hijau diduga terlibat dalam membekingi aktivitas PETI di wilayah Kayuboko dan beberapa lokasi lainnya.
“Saya menduga ada oknum-oknum yang membekingi PETI di Kayuboko maupun di tempat lain. Itu pengamatan saya. Apakah itu oknum berbaju coklat atau hijau, itu sama saja,” ujar Longki saat bicara kepada media di Parigi, Selasa (17/6/2025).
