Home / Morowali Utara

Kamis, 6 Maret 2025 - 04:14 WIB

Ketua DPRD Morowali Utara Apresiasi Peluncuran IPKD MCP Tahun 2025

Ketua DPRD Morowali Utara, Warda DG Mamala mengikuti peluncuran IPKD MCP KPK secara online, Rabu (05/03/2025)/Ist

Ketua DPRD Morowali Utara, Warda DG Mamala mengikuti peluncuran IPKD MCP KPK secara online, Rabu (05/03/2025)/Ist

HARIANSULTENG.COM, MORUT – Ketua DPRD Morowali Utara (Morut), Warda Dg Mamala menyambut positif peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025.

Peluncuran IPKD MCP 2025 yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini diikuti oleh seluruh ketua DPRD se-Indonesia melalui Zoom Meeting, Rabu, (05/03/2025).

Menurut Warda, program ini merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah.

Dirinya meyakini peluncuran IPKD MCP 2025 akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Baca juga  Negara Rugi Rp 8 Miliar, KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Pembangunan Kantor DPRD Morut

“DPRD memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar.

Warda menekankan bahwa keberadaan IPKD MCP bukan sekadar sistem pemantauan, tetapi juga menjadi alat strategis dalam menekan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

DPRD Morut berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program ini agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami di DPRD Morowali Utara sangat mendukung program ini. IPKD MCP 2025 menjadi instrumen penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan,” ucapnya.

Baca juga  Polres Morut Bekuk 2 Pelaku Curanmor di Desa Korolama dan Beteleme

Sebagai bentuk dukungan nyata, sambung Warda, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan program KPK tersebut.

Warda juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan memastikan setiap indikator dalam MCP dijalankan dengan baik.

“Kami akan memastikan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya menjadi sekadar wacana, tetapi benar-benar diterapkan dalam kebijakan daerah,” tandasnya.

DPRD Morowali Utara juga berencana memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah agar setiap program yang dijalankan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

(Adv)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi - Lokasi pertambanga nikel PT Graha Mining Utama (GMU) di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali/Ist

Morowali

Jatam Sulteng Desak Perusahaan Lakukan Reklamasi di Tambang Nikel
Sukardi S.Fil - Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat Morowali Utara

Morowali Utara

Cegah Konflik Kembali Bergejolak, Tokoh Masyarakat Morut Imbau Warga Tidak Terprovokasi
Bentrokan antara TKI dan TKA di PT GNI, Kabupaten Morowali Utara, Sabtu (14/1/2023)/Ist

Morowali Utara

Buntut Kerusuhan di PT GNI, Polda Sulteng Tetapkan 17 Orang Sebagai Tersangka
Banjir bandang menerjang Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Jumat (03/01/2025)/Ist

Morowali Utara

Banjir Bandang Terjang Desa Ganda-Ganda Morut: 1 Tewas dan 3 Luka
Nirwana Selle/Instagram @nirwanaaa_55

Morowali Utara

Ucapan Duka Banjiri Instagram Nirwana Selle, Pekerja Korban Ledakan Tungku Smelter PT GNI di Morut
Kantor Inspektur Tambang Sulteng di Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu/hariansulteng

Morowali Utara

Inspektur Tambang Keluarkan 7 Perintah untuk 5 Perusahaan Buntut Banjir Bandang di Morut
Ilustrasi - kekerasan seksual/Ist

Morowali Utara

2 Anak di Morut Jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Tiri Selama 5 Tahun
Ilustrasi/Ist

Morowali Utara

Ledakan Smelter Tewaskan 2 Pekerja, Walhi dan Jatam Desak Pemerintah Evaluasi Total PT GNI