HARIANSULTENG.COM, PALU – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid memimpin rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan di ruang Bappeda Kota Palu, Senin (25/11/2024).
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Palu, serta pihak terkait lainnya.
Pada kesempatan itu, Hadianto menegaskan komitmennya untuk terus menurunkan angka kemiskinan di Kota Palu.
Ia menekankan pentingnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, seperti memastikan mereka yang sebelumnya tidak memiliki rumah kini dapat memiliki tempat tinggal meskipun sederhana.
“Yang perlu digarisbawahi adalah pembaruan data. Selain itu, sosialisasi bantuan pemerintah harus lebih merata kepada seluruh masyarakat tanpa hanya mengandalkan keterangan tidak mampu atau daftar DTKS,” tegas Hadianto.
Ia pun menyoroti kesalahpahaman masyarakat terkait syarat menerima bantuan pemerintah. Menurutnya, banyak anggapan bahwa bantuan hanya diberikan kepada mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Padahal, ujar Hadianto, bantuan dari pemerintah juga tersedia melalui berbagai OPD seperti Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja yang tidak selalu mensyaratkan DTKS.
“Pemerintah Kota Palu harus berpikir solutif karena masyarakat sangat berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ungkapnya.
Melalui rapat tersebut, Hadianto berharap seluruh pihak yang hadir dapat berpikir secara terbuka dan bersama-sama memperkuat program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2025.
“Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat program-program pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Palu,” pungkasnya.
(Lam)
