HARIANSULTENG.COM – Besarnya proporsi pemilih muda yang mencapai 56 persen secara nasional membuat posisi mereka sangat strategis pada Pemilu 2024.
Jumlah ini tentunya sangat berarti dan menjadi rebutan bagi partai politik dan calon anggota legislatif (caleg), tak terkecuali di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulteng mengajak anak-anak muda untuk menggunakan hak suaranya dan memilih wakil rakyat yang menaruh perhatian pada isu-isu lingkungan.
Ajakan itu diserukan melalui kegiatan diskusi bertajuk “Sikap Anak Muda Terhadap Demokrasi dan Pemilu 2024” yang dihadiri puluhan anak muda, Jumat (9/2/2024).
Dalam diskusi tersebut, Walhi Sulteng menghadirkan sejumlah caleg mantan aktivis jaringan Walhi yang dianggap pro lingkungan.
Aktivis dikenal sebagai kelompok masyarakat yang kerap kritis dengan kebijakan pemerintah dan parlemen.
Mereka di antaranya seperti Aristan (NasDem), Syahrudin Ariestal Douw (PKS), Dedi Irawan (NasDem), dan Jayadin (PKB).
“Tujuan kegiatan ini untuk mengkonsolidasikan agar anak-anak muda bisa menyatakan sikap untuk memilih para caleg yang memilik perspektif terhadap penyelamatan lingkungan, ekologi, krisis iklim dan seterusnya,” ujar Direktur Eksekutif Daerah (ED) Walhi Sulteng, Sunardi Katili.
Dengan memperkenalkan caleg yang memiliki pengetahuan cukup terhadap isu lingkungan, Sunardi berharap dapat membantu anak-anak muda untuk menentukan pilihannya ketika berada di bilik suara.
Di sisi lain, ia pun berharap para caleg ini ketika terpilih sebagai anggota dewan dapat membantu menyelesaikan masalah lingkungan di Sulawesi Tengah.
“Sengaja mereka (caleg) kami undang untuk memperlihatkan kepada anak-anak muda di Palu bahwa seperti inilah kawan-kawan yang memiliki perspektif penyelamatan ekologi ke depan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Daerah Walhi Sulteng, Richard Fernandez Labiro menilai penguasa selama ini turut andil atas berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi.
Menurutnya, pemerintah begitu leluasa memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan industri ekstraktif yang masuk dalam kawasan hutan.
“Hujan hanya fenomena, yang menyebabkan terjadinya bencana karena ada kondisi lingkungan yang mulai rusak. Rezim sengaja menciptakan izin-izin perusahaan sehingga tumpang tindih dengan kawasan hutan,” imbuh Richard.
Richard merasa prihatin ketika melihat sungai di sejumlah desa-desa menjadi keruh. Tak hanya sekedar tumpang tindih, persoalan ini kemudian meluas menjadi potensi kerusakan ekologis.
“Tidak sedikit sungai yang ada di kampung-kampung itu menjadi keruh. Bahkan ada sungai yang sudah tidak ada lagi karena ditimbun menjadi jalan untuk mobilisasi alat produksi pertambangan. Kami menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan ini akibat perilaku kekuasaan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Aristan yang hadir sebagai pemantik diskusi menceritakan pengalamannya saat menjadi Direktur ED Walhi Sulteng pertama era 1996-1999.
Senada dengan Richard, ia tak menampik bahwa pemerintah selama ini cenderung lebih berpihak kepada pengusaha daripada rakyatnya.
