HARIANSULTENG.COM, PALU – Hari ini, Minggu (26/2/2023), Hadianto Rasyid genap dua tahun memimpin Kota Palu bersama wakilnya Reny A Lamadjido.
Sejak dilantik pada 26 Februari 2021, keduanya menawarkan 54 program prioritas yang akan dijalankan hingga 2024 mendatang.
Sejumlah warga turut mengamati kepemimpinan Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid dan Wakil Wali Kota Palu, Reny A Lamadjido selama dua tahun terakhir.
Firman, seorang driver ojek online (ojol) mengaku merasakan adanya perkembangan dalam pembangunan infrastruktur.
“Infrastruktur kota mulai tertata bagus, demikian pula dari segi lingkungan juga sudah bersih,” katanya, Minggu (26/2/2023).
Di sisi lain, Firman menyebut penyelenggaraan Pemerintahan Hadianto-Reny belum menunjukkan dampak signifikan bagi driver ojol di Kota Palu.
Para driver ojol menilai tidak ada satu pun regulasi dari Pemerintah Kota Palu yang secara khusus menjamin kelangsungan ojek online.
“Misalnya masalah parkir mungkin bisa dibebaskan bagi ojol. Bayangkan saja biaya ongkir Rp 10 ribu dipotong Rp 2 ribu untuk parkir. Bukan pelit, tetapi pendapatan juga kadang tidak seberapa,” ujar Firman.
Hal serupa juga dikatakan oleh Wati, seorang pedagang di kawasan Pantai Talise. Menurutnya, pemerintahan Hadianto-Reny yang telah berjalan belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Tidak ada yang saya rasakan selama wali kota menjabat. Mengeluh sih tidak, cuma yang kita rasakan apanya-apanya itu tidak ada,” kata Wati.
Sebaliknya, Wati memberikan sejumlah catatan seperti menyangkut kualitas pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Aduh itu lagi lebih parah (pelayanan publik). Ketika mengurus sesuatu di kelurahan itu banyak aturannya, bukan membantu malah menyulitkan masyarakat,” ucapnya.
Rendahnya mutu pelayanan publik ini juga dikeluhkan Mahasiswa Universitas Tadulako (Untad), Farid Darwis.
Ia menyoroti pola koordinasi di tubuh Pemerintah Kota Palu antara wali kota dan unsur perangkat daerah lainnya.
“Kami pernah melakukan kajian terkait proses pelayanan publik ini. Contohnya ketika ada masyarakat ingin mengakses beasiswa, ia menghadap ke Kantor Wali Kota, tetapi dikembalikan ke kelurahan. Sementara pihak kelurahan menyebut ini langsung dari wali kota. Jadi semacam disharmonisasi,” jelas Firman.
Sementara itu, pegiat hak asasi manusia (HAM), Nurlaela Lamasitudju lebih menitikberatkan pada persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2018.
Wanita akrab disapa Ela itu awalnya mengapresiasi kinerja Hadianto-Reny saat menuntaskan masalah sengketa lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap).
Namun belakangan, pihaknya menganggap pembangunan huntap bagi korban bencana cenderung lambat.
“Catatan kami masih ada 2.632 yang harusnya mendapatkan huntap yang saat ini sedang dibangun. Proses yang lambat ini menjadi lanjutan penderitaan bagi para penyintas. Ada yang masih di huntara dan ada yang terusir, mereka menjadi tunawisma,” ujar Ela.
“Dalam dua tahun terakhir, peduli nggak bahwa ada perempuan bunuh diri dan anak-anak diperkosa di huntara? Pemerintah Kota Palu saat ini harusnya gencar menggunakan seluruh daya yang dimiliki untuk melihat problem dasar penyintas yang masih jauh dari kondisi layak,” jelasnya menambahkan. (Anw)
