Home / Sulteng

Senin, 5 September 2022 - 19:47 WIB

Anggota DPRD Sulteng Marlelah Tolak Kenaikan Harga BBM Hingga Berikan Solusi Ini

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Fraksi Partai Demokrat Marlelah/istimewa 

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Fraksi Partai Demokrat Marlelah/istimewa 

HARIANSULTENG.COM, PALUAnggota komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang juga ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Donggala Marlelah menolak secara tegas harga kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ia meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut.

“Saya menolak kenaikkan BBM,” tegas Marlelah, Senin (5/9/2022) sore.

Marlelah berpendapat, menaikkan harga BBM seperti saat ini tidak tepat.

Pasalnya, ekonomi masyarakat di Kabupaten Sigi, Donggala dan Kota Palu belum pulih secara keseluruhan setelah diguncang bencana 2018 silam.

Kemudian diperparah dengan pandemi Covid-19.

“Ekonomi kita belum terlalu pulih dari pandemi, apalagi yang berada di daerah Pasigala. Istilahnya saat ini masyarakat baru mulai mentatah kembali ekonomi mereka,” ujarnya.

Marlelah menuturkan, akibat dari kenaikkan harga BBM ini membuat masyarakat semakin menjerit.

Baca juga  Tanggapi Ulah Oknum Dosen FEB Minta Bayaran Perbaikan Nilai, Rektor Untad: Harus Disanksi

Sebab, semua kebutuhan pokok diyakini Marlelah akan ikut naik.

“Karena yang paling berdampak ini masyarakat, seperti UMKM, Nelayan dan para petani. Akibat dari kenaikkan BBM ini membuat harga barang semua naik nanti, bagaimana mereka nanti bangkit?,” terangnya.

Marlelah menyarankan, pemerintah semestinya menghemat anggaran pembangunan yang dianggap belum penting.

Dengan begitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terbebani oleh subsidi BBM.

Sehingga, kenaikkan harga BBM dapat ditunda atau bahkan tidak terjadi.

“Kurangi program atau proyek pembangunan yang  belum urgensi sekali atau prioritas saat ini,” kata Marlelah.

Marlelah berpendapat, yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sistem penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran, terutama pengawasannya.

Sehingga, pemerintah dapat menunda kenaikkan harga BBM demi kepentingan masyarakat.

Baca juga  Umat Muslim di Sulteng Zikir dan Sholawat Akbar Kirim Doa untuk Palestina

Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah terkesan tanpa memikirkan dampaknya terhadap warga.

“Pandangan Fraksi Demokrat dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulteng tentang penetapan minta tolong raperda APBD perubahan 2022 tadi disampaikan agar DPRD secara kelembagaan menyampaikan kepada pemerintah pusat supaya meninjau kembali kebijakan kenaikan BBM,” ujarnya.

Dengan kenaikkan harga BBM ini, Marlelah meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat mengatur anggaran sebaik mungkin.

Sehingga program pemerintah Provinsi Sulteng tepat sasaran dan dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak oleh kenaikan BBM.

“Pemerintah harus dapat membuat kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat ekonomi lemah yang terdampak oleh kenaikan BBM seperti sektor UKM petani dan nelayan,” imbuhnya. (Slh)

 

Share :

Baca Juga

Kapolda Sulteng, Irjen Rudy Sufahriadi menggelar konferensi pers terkait tewasnya seorang anggota teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) bernama Suhardin alias Hasan Pranata, Kamis (28/4/2022)/hariansulteng

Sulteng

Pengamat Terorisme Sebut Jaringan Kelompok MIT Tersebar Hampir di Semua Wilayah Sulteng
Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura/Ist

Parigi Moutong

Gubernur Sulteng Minta Kapolda Usut Tuntas Kasus Kematian Penolak Tambang di Parimo
Sidang lanjutan perkara pembatalan akta kelahiran Indah Puspita Sari Chowindra kembali dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, Kamis (20/7/2023)/hariansulteng

Palu

Sidang Pembatalan Akta Lahir, Hakim Beri Kesempatan Terakhir Ajukan Tambahan Bukti Surat Pekan Depan
Gedung Rektorat Universitas Tadulako, Kota Palu, Sulawesi Tengah/Ist

Palu

Sambut Mahasiswa Baru, Untad Wanti-wanti Panitia Jangan Ada Kekerasan Fisik
Ketua AMSI Sulteng, Muhammad Iqbal/Ist

Palu

Kecam Aksi Begal Payudara di Hutan Kota, AMSI Sulteng Desak Polisi dan Pemkot Palu Bertindak
Kepala Desa Marana, Lutfin Yuhan berorasi di depan Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (8/8/2023)/hariansulteng

Donggala

Kecewa Bupati Donggala Tak Hadiri Panggilan Eksekusi, Lutfin Merasa Terintimidasi di Era Kasman Lassa
Kantor Kejari Palu/Ist

Palu

Satu Terdakwa yang Kabur dari Pengadilan Menyerahkan Diri ke Kejari Palu
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)/Ist

Sulteng

Konflik Tenurial Makin Masif, Walhi Sulteng Gelar Pelatihan Paralegal Lingkungan