HARIANSULTENG.COM – Sejumlah organisasi masyarakat sipil memberikan catatan kritis mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Organisasi tersebut dari Karsa Institute, Imunitas, Yayasan Komiu, Libu Perempuan, Perkumpulan Evergreen Indonesia, serta Relawan untuk Orang dan Alam.
Merujuk data SiPongi Kementerian Kehutanan, luas areal karhutla di Sulteng sepanjang Januari-Juni 2026 mencapai 4.147 hektare.
Selama Januari hingga 15 Juni tahun ini, terdapat 1.007 titik panas. Angka ini meningkat 205 persen dibanding periode serupa pada 2025.
Lonjakan juga terjadi pada luas lahan yang terbakar. Sepanjang Januari-Mei 2026, karhutla di Sulteng mencapai 2.222,24 hektare, tertinggi sejak 2019.
Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menjadi salah satu daerah yang terdampak karhutla. Pada 17 Agustus 2026, kebakaran melanda 20 hektare lahan di kawasan Gunung Kalendang, Desa Balinggara.
Dua hari berselang, Bupati Touna menetapkan status siaga darurat bencana karhutla melalui keputusan nomor: 100.3.3.2/20/BPBD/2026.
Selain Touna, karhutla dalam sepekan terakhir juga terjadi di Morowali, Poso, Buol, Tolitoli, Banggai, dan Banggai Kepulauan.
Adapun beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:
1. Membangun sistem peringatan dini berbasis masyarakat, dengan memanfaatkan informasi cuaca, kondisi tutupan lahan, dan pemantauan titik panas.
2. Memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam pencegahan, deteksi dini, dan respons awal terhadap kebakaran.
3. Mendorong pengelolaan lahan tanpa pembakaran, terutama dalam pembukaan dan pembersihan lahan pertanian.
4. Membangun kesepakatan desa mengenai pencegahan karhutla, termasuk aturan dan mekanisme respons ketika terjadi kebakaran.
5. Melindungi kawasan hutan dan ekosistem penting, terutama kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis yang tinggi.
6. Mengintegrasikan risiko karhutla ke dalam perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan lanskap.
7. Memperkuat kolaborasi lintas sektor.
(Red)
