Home / Sulteng

Kamis, 9 Juli 2026 - 13:29 WIB

PHI Sulteng Desak Gubernur Buka Daftar Perusahaan Tambang yang Tak Patuhi Administrasi

Ketua PHI Sulteng, Aulia Hakim. (Foto: Istimewa)

Ketua PHI Sulteng, Aulia Hakim. (Foto: Istimewa)

HARIANSULTENG.COM – Partai Hijau Indonesia Sulawesi Tengah (PHI Sulteng) mendesak pemerintah daerah segera mengevaluasi perusahaan tambang yang tak punya komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

Ketua PHI Sulteng, Aulia ‘Tulus’ menegaskan bahwa kondisi Sulteng hari ini tengah dalam ancaman marabahaya krisis ekologi yang sudah memprihatinkan.

Menurutnya, kerusakan lingkungan yang ada di Sulteng utamanya disebabkan oleh peralihan kondisi tutupan lahan khususnya hutan menjadi lahan terbuka untuk aktivitas pertambangan.

Perubahan bentang alam secara jangka panjang akan berimbas meningkatnya potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Tulus meminta Gubernur Anwar Hafid membuka dan mempublikasikan daftar perusahaan tambang yang tidak patuh terhadap kewajiban administrasi.

Baca juga  Puluhan Tahun Mati Suri, Olahraga Softball di Sulteng Mulai Hidup Kembali

Dirinya mencontohkan kewajiban dimaksud mencakup penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), penyetoran Jaminan Reklamasi (Jamrek), serta pelaksanaan rencana pascatambang.

PHI Sulteng mencatat peningkatan signifikan bukaan lubang tambang di Morowali dan Morowali Utara kurun waktu sepuluh tahun terakhir mencapai 38.578 hektare.

Selain itu, sambung Tulus, pihaknya mengidentifikasi ada menambahkan 15 perusahaan di kedua daerah itu yang melakukan aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan.

“ini yang tidak pernah publik ketahui. Terdapat perusahaan-perusahaan dengan modal besar datang menghancurkandengan iming-iming peningkatan ekonomi daerah dan klesejahteraan Masyarakat. Padahal ketika bencana alam terjadi, masyarakat dan pemerintah yang kemudian menanggung dampaknya,” katanya, Kamis (9/7/2026).

Baca juga  Ketua KNPI Sulteng Jadi Narasumber Uji Publik Ranperda Kepemudaan dan Keolahragaan

Menurut Tulus, gubernur harus berani untuk menindak tegas perusaahan yang hanya mengeruk sumber daya alam dan mendapatkan keuntungan di Sulteng tanpa mementingkan dan bertanggung jawab atas keberlanjutan lingkungan.

“Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan masa depan lingkungan hidup dan hak-hak dasar rakyat. Transparansi adalah langkah awal untuk menghentikan kejahatan lingkungan di Sulteng. Gubernur harus berani transparan soal itu,” pungkasnya.

(Red)

Share :

Baca Juga

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palu melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Patuh Tinombala 2024, Senin (15/7/2024)/Ist

Palu

Polresta Palu Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Tinombala, Sasar 10 Pelanggaran
KAHMI gelar musyawarah nasional di Kota Palu, 24 - 27 November 2022/hariansulteng

Palu

Panitia Bantah Badan Intelijen Negara Recoki Munas XI KAHMI di Palu
Rutan Palu sembelih 5 hewan kurban pada Iduladha 1444 Hijriah/hariansulteng

Palu

Iduladha di Rutan Palu, Warga Binaan Berkurban 2 Ekor Sapi
Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman/Instagram @muhammadakbarsupratman

Morowali Utara

Wakil Ketua MPR Terafiliasi Bisnis Tambang CV Putri Perdana, Perusahaan Biang Banjir di Morut
Ilustrasi upacara HUT ke-57 Sulawesi Tengah tahun 2021/Korem 132 Tadulako

Sulteng

Pemprov Tiadakan Upacara HUT ke-58 Sulawesi Tengah
Ahmad Ali menggelar kampanye dialogis Kelurahan Balantang, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sabtu sore (19/10/2024)/Ist

Banggai

Ahmad Ali Punya Cara Pandang yang Sama dengan Prabowo soal Investasi di Bidang Pendidikan
Korem 132/Tadulako memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Infanteri ke-73 tahun, Minggu (19/12/2021)/hariansulteng

Palu

Gelar HUT Infanteri ke-73 Tahun, Danrem 132/Tadulako Kenang Agresi Belanda II
Bertemu di Jakarta, Ahmad Ali ajak Hidayat Lamakarate berjuang bersama di Pilgub Sulteng/Ist

Sulteng

Bertemu di Jakarta, Ahmad Ali Ajak Hidayat Lamakarate Berjuang Bersama di Pilgub Sulteng