HARIANSULTENG.COM, PALU – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid menemui demonstran yang berkumpul di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Senin (1/9/2025).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA ini diikuti ribuan masyarakat, pengendara ojek online (ojol), serta mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Palu dan sekitarnya.
Hadianto tak sendiri. Ia datang bersama Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin untuk merespons aspirasi masyarakat.
Di hadapan pendemo, Hadianto menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perubahan di Kota Palu dengan orientasi pelayanan kepada masyarakat.
“Saya merubah Kota Palu ini betul-betul berubah, pemerintahnya juga ikut berubah, melayani masyarakat. Hanya saja jangan kita beranggapan buruk terhadap pemerintah,” ujarnya.
Terkait isu pajak, Hadianto menjelaskan bahwa tidak ada pajak khusus untuk UMKM, melainkan retribusi daerah yang telah diatur oleh pemerintah daerah yang sudah lama, nilainya sekitar Rp3.000 per hari.
Sementara pajak 10 persen yang berlaku di rumah makan merupakan kebijakan mengikuti aturan pemerintah pusat. Namun, Pemkot Palu membuka ruang untuk evaluasi.
Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Hadianto menyataka keputusan kenaikan nilai yang dianggap hingga 1000 persen telah dibatalkan.
Lonjakan tersebut hanya terjadi di beberapa zona tertentu seperti Kelurahan Layana Indah, akibat perubahan nilai ekonomi dari kawasan yang sebelumnya berupa hutan.
“Saya pastikan naik 1000 persen itu tidak ada lagi. Ini adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat agar tidak dipermainkan dengan NJOP. Hanya saja saya akui, sosialisasi dari pemerintah sangat minim, dan ke depan tidak boleh lagi seperti itu,” jelasnya.
Hadianto berjanji akan mengundang perwakilan koordinator lapangan (korlap) demonstran, pimpinan lembaga mahasiswa kampus, dan komunitas ojol hadir dalam rapat bersama di Kantor Wali Kota pada Kamis mendatang.
Khusus bagi komunitas ojol, ia menjanjikan pembangunan shelter dengan fasilitas berteduh, tempat isi daya ponsel, hingga Wi-Fi gratis pada tahun ini.
“Jadi kalau ditanya, kemana pajak yang diberikan oleh masyarakat? Itu untuk perubahan Kota Palu. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, demi Allah tidak ada keinginan saya untuk menyusahkan masyarakat,” tuturnya.
Hadianto memberi contoh dari 144.280 lembar surat tagihan PBB yang diterbitkan pemerintah pada 2024, hanya sekitar 2.700 wajib pajak yang membayar. Meski begitu, pihaknya tak pernah melakukan pemaksaan.
“Kita berbeda dengan daerah lain, kita ingin menunjukkan Palu sangat kondusif. Ingat dulu gempa 2018, kota kita rusak berat, dan hari ini kita perbaiki kita punya kota. Tunjukkan kita mau jaga itu,” pungkasnya.
(Adv)
