HARIANSULTENG.COM, PALU – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Palu menemui massa aksi dari Aliansi Masyarakat Poboya, Rabu (28/1/2026).
Di hadapan pendemo, Ketua Fraksi PKS DPRD Palu, Rusman Ramli menyatakan dukungannya terhadap tuntutan warga ihwal penciutan konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Fraksi PKS mendukung penuh apa yang menjadi hak-hak masyarakat lingkar tambang Poboya. Aspirasi ini harus diperjuangkan secara adil dan bermartabat,” kata Rusman.
Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan bahwa DPRD Kota Palu selalu membuka ruang dialog untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya warga penambang rakyat Poboya yang selama ini terdampak kebijakan pertambangan.
“Insya Allah, kami akan mendorong dialog lintas lembaga agar persoalan ini dibahas secara komprehensif dan menemukan solusi yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Rusman menyatakan pihaknya mendukung investasi selama dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.
“Kita tidak anti terhadap investasi demi kemajuan Kota Palu. Tetapi investasi harus memegang prinsip keadilan. Di tanah Kaili ini, keadilan bagi masyarakat harus menjadi prioritas,” ungkap.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Palu, Nurhalis Nur, menegaskan bahwa DPRD harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat.
“Kami memahami kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Anggota DPRD harus hadir dan berdiri bersama rakyat Kota Palu,” pungkasnya.
(Red)
